JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan beri pernyataan keras terkait impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat. Johan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Johan menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional. Johan menilai, volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, Johan menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani. "Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik," kata Johan dilansir situs resmi DPR RI, Sabtu (28/2). "Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," tambahnya. Johan mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi untuk memastikan komitmen tersebut tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan. Johan juga menekankan pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan hati-hati dan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga serta mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan. "Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," tegas Johan. Johan menambahkan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.
