JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Solusi dan Advokasi Institut (SA Institut) Suparji Achmad mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan berbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang diduga korupsi. Menurutnya, hal itu menandai bahwa KPK progresif dan produktif. "Terkait dengan OTT kepala daerah yang terjadi akhir-akhir ini tentunya kita berikan apresasi kepada KPK. Sebab, penegakan hukum tersebut sangat progresif dan produktif dalam memberantas korupsi," kata Suparji dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (21/1/2022). Suparji menilai bahwa maraknya OTT Kepala Daerah tidak terlalu mengejutkan. Karena jika melihat faktanya bahwa praktek pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan perizinan itu masih belum bersih dari praktek korupsi, gratifikasi dan suap. "Di sisi lain kita bisa lihat pendapatan kepala daerah dibandingkan dengan kebutuhan, keperluan dan pengeluaran yang harus ditanggung. Apakah bisa berimbang antara pendapatan dengan kebutuhan sehari hari dan mobilitas politiknya. Belum lagi bicara tentang investasi politik dulu atau proyeksi politik di masa yang akan datang," paparnya. "Maka diduga pendapatan melalui suap dan gratifikasi diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tadi," sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Maka dari itu, di satu sisi kondisi demikian merupakan suatu ironi, tapi juga tidak terlalu mengejutkan mengingat praktek tersebut masih banyak terjadi. Barangkali, kata Suparji, apabila KPK punya energi dan stamina yang terjaga maka akan bisa lebih banyak lagi melakukan OTT. "KPK dalam memberantas korupsi, termasuk kepala daerah harus tegak, tegas dab tuntas. Tegak artinya independen dan semata-mata tegak menurut hukum. Tegas artinya tidak ragu ragu dalam mengambil tindakan hukum dan tuntas, artinya sampai ke akar-akarnya sehingga tidak terulang lagi," paparnya. "Kemudian dakwaan dan tuntutan harus seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera, memberantas korupsi, mengatasi praktek- korupsi di masa yang akan datang," jelas Suparji. Selain itu, Suparji menyebut bahwa sistem politik harus diperbaiki. "Karena perlu diakui bahwa ongkos politik yang mahal juga memicu perilaku koruptif," pungkasnya.
