JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko tidak patuh hukum dan beretika karena membegal Partai Demokrat dan kalah, namun masih berusaha menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hal tersebut disampaikan Syahrial melalui akun Twitter-nya, Rabu (30/6/2021). Ia menyebut permintaannya kepada Presiden Jokowi untuk memecat Moeldoko itu sebagai kritik yang sopan dan santun. "Saya ingin kritik Pak Presiden @jokowi dengan sopan dan santun: tolong, pecat KSP Moeldoko. Pegawai istana yang tidak patuh hukum dan tidak beretika," cuit @syahrial_nst. "Dia membegal @PDemokrat dan kalah. Tapi masih berusaha menggugat keputusan Menkumham Yasonna Laoly, memaksakan kehendak. Ini kritik pak," kata Syahrial. Sebelumnya diberitakan, Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang menggugat Menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jumat (25/6/2021). Langkah ini diambil setelah Menkumham menolak pengesahan kepengurusan Demokrat hasil KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021 lalu. Materi gugatan yang diajukan ke PTUN adalah meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang mana menghasilkan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025. Kuasa hukum kubu Moeldoko, Rusdiansyah, membeberkan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. "Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi," kata Rusdiansyah usai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta. Kedua, Rusdiansyah menyebut, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. "Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," ujarnya.
