JAKARTA, NETRALNEWS.COM— Peningkatan kapasitas pembangkit listrik nasional menjadi salah satu fokus Pemerintah sepanjang 2025. Dalam satu tahun terakhir, kapasitas terpasang naik sekitar 7 gigawatt (GW), dari 100,65 GW pada 2024 menjadi 107,51 GW. Kebijakan ini menyasar masyarakat luas, terutama wilayah yang selama ini masih terbatas akses listriknya. Pemerintah melihat listrik sebagai kebutuhan dasar sekaligus penopang aktivitas ekonomi. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap, melalui pembangunan pembangkit dan perluasan jaringan listrik di berbagai daerah. Kenaikan Kapasitas Jadi Fondasi Ketahanan Energi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kenaikan kapasitas pembangkit perlu terus didorong. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Pemerintah. Menurutnya, kehadiran listrik biasanya menjadi salah satu faktor penting bagi masuknya investasi dan tumbuhnya industri. “Di tahun 2026, kita harus genjot,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Jakarta. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sektor ketenagalistrikan masih menjadi pilihan strategis dalam pembangunan nasional. Tren Kenaikan Kapasitas Sejak 2020 Jika ditarik ke belakang, kenaikan kapasitas pembangkit bukan terjadi secara tiba-tiba. Sejak 2020, tren pertumbuhan terus terlihat. Pada 2020, kapasitas terpasang pembangkit tercatat sebesar 72,75 GW. Angka tersebut meningkat menjadi 74,53 GW pada 2021. Pertumbuhan berlanjut di 2022 dengan capaian 83,81 GW. Kemudian naik lagi menjadi 91,17 GW pada 2023, sebelum akhirnya menembus 107,51 GW di 2025. Pola ini menunjukkan pembangunan sektor listrik dilakukan secara berkelanjutan. Konsumsi Listrik Per Kapita Melampaui Target Tak hanya dari sisi pasokan, konsumsi listrik masyarakat juga mengalami peningkatan. Pemerintah menargetkan konsumsi listrik per kapita pada 2025 sebesar 1.464 kilowatt hour (kWh). Realisasinya justru melampaui target. Konsumsi listrik per kapita tercatat mencapai 1.584 kWh atau sekitar 108,2 persen dari target. Angka ini menjadi penanda bahwa permintaan listrik terus tumbuh, seiring dengan aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat. “Kalau konsumsi naik, itu artinya terjadi pertumbuhan permintaan,” jelas Bahlil. Pemerataan Akses hingga Daerah Terpencil Kenaikan konsumsi listrik tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan. Pemerintah mencatat adanya pemerataan akses listrik hingga ke daerah terpencil. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan Program Listrik Desa yang terus diperluas. Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi. Dari program ini, sebanyak 77.616 pelanggan baru berhasil dijangkau. Bagi banyak warga, listrik menjadi pintu awal untuk aktivitas yang lebih produktif. Peran Program Bantuan Pasang Baru Listrik Selain Listrik Desa, Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga berkontribusi besar. Hingga 31 Desember 2025, program ini telah menjangkau 205.968 rumah tangga. Program tersebut memberi opsi bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki sambungan listrik untuk mendapatkan akses secara lebih terjangkau. Pelaksanaannya dilakukan bertahap, mengikuti kondisi wilayah dan kesiapan infrastruktur. Pembangunan Berlanjut Sesuai RUPTL Ke depan, Pemerintah memastikan pembangunan sektor ketenagalistrikan tetap berlanjut. Peningkatan pembangkit akan disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah ditetapkan. Fokusnya tidak hanya pada penambahan kapasitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan pemerataan. Listrik, dalam banyak hal, menjadi kebutuhan yang semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelan tapi pasti, akses yang lebih luas diharapkan bisa terus terjaga.
