JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah, yaitu Gerakan 30 September atau G30S. Peristiwa yang terjadi pada 1965 itu merenggut nyawa tujuh perwira TNI Angkatan Darat. Enam jenderal dan satu perwira pertama diculik dan dibunuh. Jasad mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lantas, apa perbedaan penyebutan G30S dengan G30S/PKI yang selama puluhan tahun kita dengar? G30S merupakan singkatan dari Gerakan 30 September. Istilah ini merujuk pada gerakan yang terjadi pada 30 September 1965 tanpa secara langsung menyebut pihak yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam sejumlah kajian sejarah dan tulisan akademis, istilah G30S digunakan untuk membahas peristiwa tersebut tanpa terlebih dahulu menetapkan satu pihak sebagai dalang tunggal. Sementara itu, G30S/PKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Penambahan kata "PKI" menunjukkan keterkaitan peristiwa tersebut dengan Partai Komunis Indonesia. Penyebutan G30S/PKI berkaitan erat dengan narasi resmi yang berkembang pada masa Orde Baru, yang menempatkan PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Selama lebih dari 32 tahun, istilah G30S/PKI disosialisasikan melalui buku pelajaran, film Pengkhianatan G30S/PKI, dan media massa. Narasi tersebut menjadi bagian dari cara negara membingkai peristiwa 1965 pada masa Orde Baru. Mengapa Kini Istilah G30S Lebih Banyak Digunakan? Penggunaan istilah G30S bukan berarti menghilangkan peran sejarah atau membenarkan kekerasan yang terjadi. Istilah ini digunakan untuk membuka ruang pembahasan sejarah yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek peristiwa 1965. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan: Pertama, proses hukum dan pengungkapan sejarah belum sepenuhnya menjawab seluruh persoalan. Berbagai aspek peristiwa 1965 masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan di kalangan sejarawan. Pembahasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, tanggung jawab, serta rangkaian peristiwa terus berkembang melalui kajian sejarah. Kedua, peristiwa 1965 memiliki latar belakang yang kompleks. Sejumlah dokumen dan penelitian menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari konflik internal Angkatan Darat, situasi politik Perang Dingin, serta berbagai kepentingan politik pada masa itu. Karena itu, peristiwa tersebut tidak selalu dapat dijelaskan melalui satu narasi tentang dalang tunggal. Ketiga, penggunaan istilah G30S dapat membantu memisahkan pembahasan sejarah dari pewarisan stigma. Dengan menggunakan istilah G30S, masyarakat dapat mengenang para Pahlawan Revolusi sebagai korban kekerasan sekaligus mempelajari peristiwa 1965 secara lebih kritis, tanpa mewariskan stigma dan kebencian kepada generasi berikutnya yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut. Sejarah perlu diingat untuk dipelajari, bukan untuk diwarisi dendamnya. Dengan menyebutnya sebagai G30S, kita dapat menghormati para korban sekaligus membuka ruang bagi sejarah untuk terus dikaji secara lebih jernih, kritis, dan adil.
