JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setelah bertahun-tahun duduk di ruang kuliah, mengerjakan tugas, mengejar nilai, mengikuti ujian, dan akhirnya mengenakan toga, seorang sarjana seharusnya memiliki alasan untuk optimistis. Setidaknya, ia memiliki modal pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun, setelah wisuda, kenyataan terkadang justru terasa seperti sebuah pertanyaan besar: untuk apa gelar ini jika pekerjaan yang sesuai saja sulit ditemukan? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar pesimistis. Namun, bagi sebagian lulusan baru, masa setelah wisuda memang tidak selalu menjadi awal karier yang mulus. Ada yang berbulan-bulan mengirimkan lamaran tanpa mendapat panggilan. Ada yang akhirnya bekerja di bidang yang sama sekali berbeda dari jurusannya. Ada pula yang menerima pekerjaan apa saja karena kebutuhan ekonomi tidak bisa menunggu datangnya pekerjaan ideal. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan lulusan perguruan tinggi sebenarnya tidak sesederhana pertanyaan apakah seseorang sudah bekerja atau belum. Ada persoalan yang lebih mendalam: apakah pendidikan yang ditempuh benar-benar sejalan dengan pekerjaan yang tersedia? Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibahas dalam salah satu publikasi mengenai pendidikan dan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 terdapat sekitar 904 ribu penganggur dengan pendidikan terakhir universitas. Pada kelompok usia 20–24 tahun, tingkat pengangguran terbuka bahkan mencapai 14,35 persen, jauh di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,85 persen. Angka tersebut tentu tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa kuliah tidak berguna. Justru sebaliknya, angka itu seharusnya mendorong kita untuk bertanya lebih serius tentang hubungan antara pendidikan tinggi dan pasar kerja. Sebab, semakin banyak orang memperoleh pendidikan tinggi, semakin penting pula memastikan bahwa pendidikan tersebut memiliki jalan menuju kesempatan kerja yang layak. Ketika Gelar Tidak Cukup Dalam perspektif ekonomi ketenagakerjaan, pendidikan dapat dipandang sebagai investasi atau human capital (modal manusia). Seseorang menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan dengan harapan bahwa investasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas, peluang mendapatkan pekerjaan, dan pendapatan yang lebih baik. Logikanya masuk akal. Masalah muncul ketika investasi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Seorang sarjana bisa saja memiliki pengetahuan yang baik, tetapi perusahaan membutuhkan keterampilan yang berbeda. Sebaliknya, perusahaan bisa membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan tertentu yang belum cukup banyak dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Di titik itulah terjadi skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki seseorang dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Akibatnya, gelar yang seharusnya menjadi modal untuk memasuki pasar kerja belum tentu cukup untuk membuat seseorang langsung terserap. Perusahaan pun memiliki pertimbangan sendiri. Dalam persaingan bisnis yang semakin cepat, mereka cenderung mencari kandidat yang dapat segera memahami pekerjaan dan tidak membutuhkan pelatihan terlalu panjang. Karena itu, IPK tinggi saja tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Pengalaman, kemampuan beradaptasi, komunikasi, keterampilan digital, kemampuan bekerja dalam tim, hingga kemampuan memecahkan masalah turut menentukan. Masalahnya, sebagian besar lulusan baru justru berada pada tahap ketika pengalaman tersebut belum banyak mereka miliki. Di sinilah muncul lingkaran yang ironis: perusahaan membutuhkan pengalaman, sementara lulusan membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman. Jangan Buru-Buru Menyalahkan Lulusan Setiap kali membahas sulitnya lulusan baru memperoleh pekerjaan, solusi yang paling mudah adalah menyuruh mereka meningkatkan kemampuan. Belajar teknologi, mengikuti pelatihan, mengambil sertifikasi, memperbanyak pengalaman, dan membangun jaringan. Semua itu benar. Namun, menjadikan "kurang keterampilan" sebagai satu-satunya jawaban juga terlalu sederhana. Lulusan memang memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi, dunia pendidikan, perusahaan, dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan kemampuan tersebut benar-benar digunakan. Perguruan tinggi, misalnya, tidak harus berubah menjadi lembaga yang hanya mengikuti keinginan industri. Pendidikan tetap memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mencetak tenaga kerja. Namun, mahasiswa juga tidak seharusnya baru mengenal dunia kerja setelah menerima ijazah. Magang, proyek nyata, kegiatan organisasi, pekerjaan paruh waktu, kegiatan sukarela, pelatihan, dan sertifikasi dapat menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya keluar dari kampus membawa ijazah, tetapi juga membawa pengalaman yang dapat dibuktikan. Perusahaan Juga Harus Memberi Kesempatan Ada satu persoalan lain yang sering luput dibicarakan. Kita meminta lulusan memiliki pengalaman, tetapi pada saat yang sama, banyak posisi pekerjaan mensyaratkan pengalaman sebelum seseorang bahkan diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Jika semua perusahaan hanya mencari pekerja yang sudah "siap pakai", siapa yang akan memberikan kesempatan pertama? Perusahaan tentu memiliki kepentingan untuk memperoleh tenaga kerja yang produktif. Namun, membuka ruang bagi pekerja pemula bukan berarti menurunkan standar. Justru, perusahaan dapat membangun tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya melalui proses pelatihan dan pengembangan. Di sisi lain, pemerintah perlu membantu mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja, pelatihan, sertifikasi, dan kebijakan ketenagakerjaan yang relevan. Dengan demikian, persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi tidak dibebankan seluruhnya kepada individu. "Yang Penting Kerja" Bukan Akhir dari Persoalan Dalam kondisi sulit, mengambil pekerjaan yang tersedia tentu bukan sesuatu yang salah. Bagi sebagian orang, pekerjaan pertama memang tidak harus sesuai dengan cita-cita. Pekerjaan tersebut bisa menjadi tempat untuk mendapatkan pengalaman, membangun koneksi, dan menemukan arah karier. Yang perlu dipersoalkan adalah ketika ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan berlangsung terus-menerus tanpa adanya kesempatan untuk berkembang. Bekerja memang lebih baik daripada menganggur. Namun, indikator keberhasilan tenaga kerja tidak seharusnya berhenti pada angka "sudah bekerja". Kita juga perlu bertanya: bekerja sebagai apa? Menggunakan kemampuan apa? Dan apakah pekerjaan tersebut memungkinkan seseorang berkembang? Sebab, jika seseorang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memperoleh pendidikan tinggi, tetapi pengetahuan dan keterampilannya hampir tidak pernah digunakan dalam pekerjaan, ada investasi sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal. BPS juga menyoroti persoalan ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan pada pemuda Indonesia. Lebih dari sepertiga pemuda disebut bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang kita hadapi bukan hanya soal menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kita juga perlu menciptakan pekerjaan yang mampu menyerap kompetensi manusia secara lebih tepat. Jangan Hanya Menghitung Berapa Banyak Sarjana Selama ini, keberhasilan pendidikan tinggi sering dilihat dari jumlah mahasiswa yang lulus. Padahal, kelulusan seharusnya bukan titik akhir. Pertanyaan yang jauh lebih penting justru muncul setelah wisuda. Apakah mereka mendapatkan pekerjaan? Apakah pekerjaannya sesuai dengan kompetensi? Apakah mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan? Dan apakah pendidikan yang mereka tempuh benar-benar meningkatkan produktivitas? Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab, kita berisiko terjebak dalam paradoks: semakin banyak orang memperoleh gelar, tetapi semakin banyak pula yang harus menerima pekerjaan yang tidak memanfaatkan pendidikan mereka secara optimal. Karena itu, persoalan lulusan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya dibicarakan ketika angka pengangguran naik. Kita perlu membicarakannya sejak mahasiswa masih berada di ruang kuliah. Mahasiswa harus mempersiapkan diri. Kampus harus memperkuat hubungan dengan dunia kerja. Perusahaan harus membuka ruang bagi pekerja pemula. Pemerintah harus memperbaiki jembatan antara pendidikan dan pasar kerja. Gelar sarjana memang bukan jaminan pekerjaan. Namun, jangan sampai kita menerima keadaan seolah-olah gelar juga tidak perlu menghasilkan apa-apa. Pendidikan adalah investasi. Dan seperti investasi lainnya, keberhasilannya tidak hanya diukur dari seberapa besar modal yang dikeluarkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang akhirnya dihasilkan. Maka, pertanyaan setelah wisuda seharusnya bukan sekadar, "Saya sudah sarjana, lalu mau bekerja di mana?" Pertanyaan yang lebih penting adalah: "Apakah sistem pendidikan dan pasar kerja kita sudah benar-benar memberi tempat bagi kemampuan yang telah saya bangun?" Jika jawabannya belum, mungkin yang perlu kita perbaiki bukan hanya lulusan yang mencari pekerjaan, tetapi juga sistem yang mempertemukan mereka dengan pekerjaan.
