JAKARTA - Indonesia adalah negeri yang secara objektif tidak memiliki alasan untuk miskin. Tanahnya menyimpan cadangan nikel terbesar dunia, merupakan produsen sawit terbesar dunia, serta memiliki cadangan batubara, gas, dan mineral strategis yang sangat besar. Namun di tengah kekayaan tersebut muncul sebuah paradoks yang semakin nyata: negara kaya sumber daya tetapi rakyatnya menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Daya beli melemah, pajak meningkat, dan kesempatan kerja berkualitas tidak berkembang secepat yang diharapkan. Secara statistik fiskal, Indonesia sering disebut masih aman karena rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen. Namun realitas anggaran menunjukkan negara harus membayar sekitar Rp1,4 kuadriliun setiap tahun untuk cicilan pokok dan bunga utang. Sekitar Rp600 triliun di antaranya hanya untuk bunga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian ruang fiskal negara terserap untuk kewajiban masa lalu, bukan untuk investasi masa depan. Jika pola ini terus berlangsung, defisit anggaran berpotensi menjadi sistem permanen yang terus ditutup dengan utang baru. Dalam literatur ekonomi politik global, fenomena ini dikenal sebagai 'resource curse' atau kutukan sumber daya alam: negara kaya bahan mentah tetapi gagal menciptakan nilai tambah industri di dalam negeri. Indonesia selama puluhan tahun mengekspor komoditas mentah seperti nikel, batubara, dan berbagai mineral strategis lainnya. Nilai tambah industri justru tercipta di negara lain yang memiliki teknologi dan industri hilir yang kuat. Masalah lain adalah konsentrasi kekayaan yang tinggi pada kelompok kecil elite ekonomi dan politik. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak dilakukan koreksi strategis dalam tata kelola pembangunan, tekanan terhadap kelas menengah dapat meningkat dan ketimpangan sosial berpotensi melebar. Solusi utama terletak pada reformasi governance: utang harus diarahkan untuk investasi produktif, industrialisasi berbasis sumber daya alam harus diperkuat, dan pendidikan teknologi harus menjadi prioritas nasional. Sejarah membuktikan bahwa bangsa tidak jatuh miskin karena kekurangan sumber daya. Bangsa jatuh miskin karena gagal mengelola kekayaan yang dimilikinya. Penulis: Drs. Didi Widayadi, MBA DWGPT Strategic Insight
