JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Populisme dalam kebijakan publik telah menjadi tren global, termasuk di Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik terhadap ketimpangan, pemerintah sering mengambil langkah populis untuk mendapatkan dukungan politik. Namun, apakah kebijakan populis benar-benar menguntungkan rakyat, atau justru menciptakan jebakan jangka panjang? Contoh paling nyata adalah program bantuan sosial (bansos) skala besar menjelang tahun-tahun politik. Pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, dan subsidi energi. Menurut data APBN 2024, alokasi untuk perlindungan sosial mencapai Rp476 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Banyak studi menunjukkan bahwa bansos memang membantu masyarakat bertahan di masa sulit, tetapi tidak serta merta meningkatkan produktivitas atau mengurangi kemiskinan secara struktural. Laporan dari World Bank tahun 2023 menyebutkan bahwa efektivitas bantuan sosial Indonesia masih lemah dalam menjangkau kelompok paling rentan, dan sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilu. Selain itu, subsidi bahan bakar adalah bentuk lain dari kebijakan populis yang kerap menimbulkan distorsi. Meskipun membantu menahan harga, subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) tahun 2023 menunjukkan bahwa 60 persen subsidi energi justru dikonsumsi oleh 40 persen rumah tangga terkaya. Dalam jangka panjang, kebijakan populis dapat menggerus kemampuan fiskal negara. Defisit anggaran dan ketergantungan terhadap utang bisa meningkat jika belanja sosial tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara dapat melemahkan insentif untuk bekerja atau berinovasi, menciptakan “perangkap kenyamanan” bagi rakyat. Lebih jauh lagi, kebijakan populis juga bisa menghambat reformasi struktural. Misalnya, upaya penataan subsidi energi atau reformasi sistem pajak sering kali tertunda karena dianggap tidak populer. Pemerintah enggan mengambil langkah-langkah yang sulit tetapi perlu, demi menjaga citra politik atau popularitas jelang pemilu. Namun bukan berarti seluruh kebijakan populis harus ditolak. Yang perlu dikritisi adalah ketika kebijakan tersebut hanya bersifat kosmetik dan tidak disertai kerangka jangka panjang. Kebijakan pro-rakyat sejati harus mampu memberdayakan, bukan sekadar memberikan bantuan sementara. Sebagai negara berkembang dengan jumlah pemilih besar, Indonesia memang rawan tergoda janji populis. Tapi jika pembangunan hanya dibangun di atas fondasi retorika dan subsidi, masa depan ekonomi akan rentan. Pemerintah harus berani menggeser fokus dari sekadar “menyenangkan rakyat hari ini” menuju “membangun masa depan rakyat esok hari”. Dalam konteks demokrasi, rakyat juga perlu melek kebijakan. Popularitas bukan ukuran efektivitas. Kita butuh lebih banyak diskusi publik tentang konsekuensi jangka panjang dari setiap kebijakan, bukan hanya soal siapa yang memberi lebih banyak bansos atau subsidi. Tanpa itu, populisme akan terus menjadi jebakan yang menenangkan sekaligus menjerat.
