JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Kenapa sepatu anak sekolah bisa menyentuh angka Rp700 ribu dan mengapa isu ini sampai menyeret nama Komisi Pemberantasan Korupsi? Itulah pertanyaan yang sejak dua hari terakhir membanjiri mesin pencari, media sosial, hingga forum publik setelah dokumen pengadaan milik Kementerian Sosial menunjukkan alokasi sekitar Rp27 miliar untuk pengadaan puluhan ribu sepatu siswa Sekolah Rakyat. Bagi publik, persoalannya sederhana: ini hanya sepatu sekolah. Tetapi bagi pemerintah, masalahnya ternyata jauh lebih rumit karena isu ini menyentuh satu kata yang sangat sensitif—kepercayaan pada belanja negara. Dan ketika rasa curiga itu membesar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memilih langkah yang langsung mengundang perhatian: membawa seluruh dokumen pengadaan ke KPK. Masalahnya tidak berhenti di situ. Yang kini dicari pembaca bukan hanya benarkah sepatu Sekolah Rakyat Rp700 ribu, tetapi juga: Apakah ada potensi mark up dalam proyek sosial yang sejak awal digadang menjadi program unggulan pemerintah? Kenapa Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Langsung Bikin Heboh? Polemik bermula dari angka yang muncul di dokumen pagu pengadaan. Nilainya tidak kecil: Sekitar Rp27,54 miliar untuk 39.345 pasang sepatu. Jika dihitung kasar, angka itu memang mendekati Rp700 ribu per pasang. Di sinilah persoalannya. Masyarakat awam tidak membaca detail teknis pengadaan barang dan jasa. Yang mereka lihat hanya satu hal: Harga sepatu sekolah terasa tidak masuk akal dibanding harga pasar. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan daya beli, angka Rp700 ribu untuk alas kaki siswa miskin terdengar ironis. Banyak orang spontan bertanya: - Mengapa sepatu sekolah bisa semahal itu? - Siapa vendor pengadaan sepatu Sekolah Rakyat? - Apakah uang APBN dipakai terlalu longgar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat isu ini cepat naik, karena sangat relate dengan keresahan publik soal penggunaan uang rakyat. Parahnya lagi, program ini justru ditujukan untuk keluarga kurang mampu. Gus Ipul Sebut Rp700 Ribu Bukan Harga Final, Hanya Pagu Maksimal Menjawab derasnya kritik, Saifullah Yusuf menegaskan angka Rp700 ribu bukan harga beli rata-rata semua sepatu, melainkan pagu tertinggi untuk salah satu jenis sepatu dinas lapangan. Menurut penjelasan Kemensos, siswa Sekolah Rakyat menerima empat kategori alas kaki: 1. Sepatu harian, 2. Sepatu olahraga, 3 Sepatu Pakaian Dinas Harian, 4. Sepatu Pakaian Dinas Lapangan. Untuk sepatu harian, harga realisasi disebut berada di kisaran Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Sementara item tertinggi berada pada sepatu PDL dengan pagu Rp700 ribu dan realisasi lelang sekitar Rp640 ribu. Secara dokumen, penjelasan itu mungkin menjawab. Namun publik masih bertanya: Kalau memang wajar, kenapa harus buru-buru dibawa ke KPK? Pertanyaan inilah yang membuat berita ini tidak selesai hanya dengan klarifikasi angka. Mengapa Gus Ipul Membawa Dokumen Pengadaan Kemensos ke KPK? Biasanya kementerian cukup menggelar jumpa pers ketika menghadapi kritik. Namun kali ini berbeda. Saifullah Yusuf justru meminta audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memaparkan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat, bukan hanya soal sepatu. Mengapa langkah ini penting? Karena secara politik, Kemensos sedang menghadapi dua tekanan sekaligus: 1. Tekanan persepsi mark up APBN Begitu angka Rp700 ribu viral, publik langsung menghubungkan dengan kasus-kasus pengadaan janggal sebelumnya. 2. Tekanan legitimasi program Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat belum berjalan penuh, tetapi sudah dihantam isu belanja mahal. Ini berbahaya untuk citra program. Namun publik jarang sadar, langkah ke KPK ini sebenarnya bukan hanya soal audit. Ini adalah sinyal bahwa Kemensos tahu isu tersebut sudah masuk fase krisis kepercayaan. Bukan Hanya Sepatu, KPK Kini Bisa Bedah Seluruh Belanja Sekolah Rakyat Di sinilah berita berubah dari sekadar viral menjadi ancaman politik anggaran. Agus Joko Pramono menegaskan bahwa KPK tidak hanya mempelajari item sepatu, tetapi melihat keseluruhan proses pengadaan di lingkungan Sekolah Rakyat. Artinya, yang bisa ikut tersorot adalah: Seragam, Tas siswa, Perlengkapan asrama, Furnitur, Alat belajar, Katering, Hingga vendor-vendor penunjang lain. Benarkah sepatu Rp700 ribu hanya puncak gunung es? Pertanyaan itu kini mulai muncul karena pengalaman publik selama ini menunjukkan satu pola: Ketika satu item belanja dipersoalkan, biasanya item lain ikut dibongkar. Masalahnya tidak berhenti di sepatu. Yang sedang diuji sekarang adalah apakah seluruh desain belanja sosial pemerintah tahun 2026 benar-benar efisien. Kenapa Publik Sangat Sensitif pada Isu Ini? Jawabannya bukan semata karena nominal. Publik Indonesia sudah terlalu sering disuguhi: Bansos yang dipertanyakan, Proyek pengadaan dengan harga janggal, Belanja negara yang terlihat mewah di atas kertas. Akibatnya, saat muncul angka Rp700 ribu untuk sepatu siswa miskin, reaksi emosional langsung terbentuk: “Kok lagi-lagi uang rakyat dipakai untuk barang yang terasa terlalu mahal?” Kalimat ini sangat kuat, karena menyentuh keresahan sosial yang dekat dengan pembaca: Di saat banyak orang menghitung pengeluaran harian, Negara justru ribut soal sepatu ratusan ribu. Ini gue banget bagi pembaca kelas menengah bawah: Mereka membandingkan dengan harga sepatu anak mereka sendiri. Di situlah klik lahir. Di situlah share bergerak. Sepatu Rp700 Ribu Kini Menjadi Simbol Uji Transparansi Sekolah Rakyat Program Sekolah Rakyat semestinya hadir sebagai jawaban pemerataan pendidikan. Tetapi ironi politik sering bekerja dengan cara sederhana: Kadang bukan gedung, bukan kurikulum, bukan guru yang memicu badai. Hanya satu item kecil: Sepatu. Namun dari sepatu itulah publik menilai apakah proyek ini dikelola dengan akal sehat atau sekadar tertib di atas dokumen. Karena itu, ketika Gus Ipul membawa seluruh dokumen ke KPK, pesan yang sebenarnya sedang dibaca publik adalah: Apakah pemerintah sedang benar-benar transparan, atau sedang berusaha memadamkan api sebelum membesar? Jawabannya akan sangat menentukan nasib kepercayaan terhadap proyek Sekolah Rakyat ke depan.
