NETRALNEWS.COM - Kecerdasan buatan benar-benar mengambil alih hampir semuanya dari kita. Bukan menjadi rahasia, bahwa sekarang hampir semua tulisan, bahkan konten receh yang kita tonton setiap hari tidak terlepas oleh AI. Membuat rangkuman, membuat gambar dengan hasil sempurna tanpa cela, membuat karya tulis dengan tata bahasa yang rapi semuanya dilakukan dengan campur tangan AI. Konyolnya, kita tentu sering menemui tulisan yang murni ditulis oleh tangan seseorang yang mencurahkan isi pikirannya malah terdeteksi oleh AI bahwa tulisan tersebut ditulis menggunakan AI, dan untuk menghindari hal itu, orang orang akan melakukan parafrase menggunakan AI. Rasa rasanya, saat ini, AI lebih dipercaya daripada manusia dengan akal dan nurani. AI juga pelan pelan meningkatkan potensi substitusi pada pekerjaan tertentu. Sederhananya, kita mengambil contoh dari proses rekrutmen, dimana kandidat akan menulis daftar riwayat hidup mereka dengan bantuan AI, daftar riwayat hidup mereka akan discreening oleh AI dan ketika masuk tahap wawancara mereka akan berhadapan dengan pertanyaan HRD yang dibuat menggunakan AI–atau bahkan mereka berhadapan dengan AI secara langsung sebagai pewawancara. Situasi ini hanya satu hal kecil dari apa yang sedang terjadi di dunia ketenagakerjaan saat ini. Jika kita menggali lebih jauh, tekanan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia sangat mencekik terlihat dari data Kemnaker dimana jumlah pekerja ter-PHK tercatat 25.114 orang pada 2022, lalu 64.855 pada 2023, 77.965 pada 2024, dan sekitar 88 ribu pada 2025. Dalam tiga tahun, itu setara dengan compound annual growth rate (CAGR) sekitar 52% per tahun. Angka resmi ini pun kemungkinan belum menggambarkan seluruh kenyataan. Data pembanding APINDO yang diolah dari catatan BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker menunjukkan 98.080 tenaga kerja berstatus nonaktif akibat PHK selama Januari hingga Agustus 2026. Sayangnya, gelombang PHK ini terjadi ketika penyerapan tenaga kerja tidak bergerak cepat. Menurut BPS, penduduk bekerja pada Februari 2026 berjumlah 147,67 juta orang, hanya bertambah 1,896 juta dibandingkan Februari 2025, atau sekitar 1,3%. Memang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun tipis menjadi 4,68%. Namun angka nasional itu menyembunyikan siapa yang paling terhimpit. Pengangguran tertinggi masih didominasi kelompok usia 15-24 tahun, yakni 16,36%. Sementara itu, tamatan SMK mencatat TPT tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, yaitu 7,74%. Artinya, mereka yang baru hendak menapaki tangga pertama karier justru yang paling sulit masuk. Di titik inilah AI menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Kita terbiasa mendengar bahwa teknologi selalu menciptakan pekerjaan baru sebagai pengganti pekerjaan lama. Argumen itu tidak sepenuhnya salah, tetapi ia menyembunyikan satu hal penting bahwa pekerjaan baru tidak lahir otomatis, dan tidak selalu bisa diisi oleh orang yang kehilangan pekerjaan lama. Pekerja administrasi, penerjemah, desainer grafis pemula, penulis konten, hingga staf layanan pelanggan adalah kelompok yang paling dulu bersinggungan dengan otomasi. Ironisnya, banyak dari mereka adalah lulusan baru dan pekerja muda. Ketika pekerjaan level pemula, yang biasanya menjadi tangga pertama untuk membangun pengalaman, dikerjakan AI dengan biaya jauh lebih murah, tangga itu perlahan hilang. Bagi perusahaan, keputusan ini sangat rasional. AI tidak meminta gaji, tidak mengambil cuti, dan tidak perlu didaftarkan BPJS. Namun apa yang rasional bagi perusahaan belum tentu sehat bagi perekonomian. Jika efisiensi dikejar tanpa ada tempat baru bagi tenaga kerja yang tergeser, hasilnya adalah pengangguran struktural. Orang-orang bukan malas atau tidak kompeten, melainkan keahliannya tidak lagi dibutuhkan pasar. Ketika daya beli mereka menurun, konsumsi rumah tangga yang menopang sebagian besar perekonomian Indonesia ikut tertekan. Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial, dan sayangnya sering kali terlambat. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton yang menyerahkan urusan kepada mekanisme pasar. Jika teknologi bergerak lebih cepat daripada lapangan kerja konvensional, negara harus hadir dengan dua langkah sekaligus. Pertama, memperluas lapangan kerja, baik lewat penguatan sektor padat karya, dukungan bagi UMKM dan industri kreatif, maupun pengembangan sektor yang justru membutuhkan tenaga manusia, seperti ekonomi hijau, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, menyiapkan pekerja agar tidak tertinggal, melalui program yang meningkatkan human capital yang benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, bukan sekadar pelatihan seremonial yang berhenti sebagai laporan kegiatan. Jaring pengaman sosial yang lebih adaptif bagi pekerja yang terkena PHK juga perlu diperkuat agar masa transisi tidak menjadi jurang. Tanpa langkah itu, kita menghadapi kemungkinan yang mengkhawatirkan, produktivitas naik, keuntungan perusahaan naik, tetapi kesejahteraan pekerja stagnan atau bahkan turun. Bonus demografi yang selama ini kita banggakan bisa berubah menjadi beban demografi ketika jutaan anak muda usia produktif tidak tertampung pasar kerja. AI sendiri bukan musuhnya. Ia hanya alat, dan alat selalu mengikuti tangan yang mengarahkannya. Persoalannya, apakah kebijakan kita cukup cepat untuk memastikan manusia tetap menjadi tuan atas teknologi ciptaannya, dan bukan tuan yang perlahan kehilangan mata pencahariannya sendiri.
