NETRALNEWS.COM - Indonesia sering disebut sebagai negara agraris sekaligus maritim terbesar di dunia. Dengan luas lahan pertanian yang membentang dari Sabang hingga Merauke serta garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, seharusnya negara ini menjadi raksasa pangan dan kekuatan maritim dunia. Namun ironisnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata, salah satu penyebab utamanya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di kedua sektor tersebut yang masih tertinggal. Mayoritas petani dan nelayan Indonesia berpendidikan rendah yang didominasi dengan lulusan pendidikan dasar hingga menengah. Selain itu, adopsi teknologi pertanian modern dan alat tangkap ikan yang efisien masih minim, terutama di kalangan petani dan nelayan skala kecil. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah persoalan regenerasi dimana generasi muda semakin enggan terjun ke sektor ini karena dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi maupun sosial. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker. Teori ini menegaskan bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi, melainkan modal (capital) yang nilainya dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Ketika investasi pada modal manusia di sektor pertanian dan kemaritiman rendah, maka produktivitas sektor tersebut secara otomatis akan stagnan, bahkan menurun, terlepas dari seberapa besar sumber daya alam yang tersedia. Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Persoalan ini merupakan permasalahan struktural yang benang merahnya terletak pada kurangnya pemerataan ekonomi di Indonesia. Akses pendidikan di kawasan terpencil masih sulit. Anak-anak harus melewat jalanan tidak layak, dan ketika sudah sampai di sekolah, fasilitas yang mereka terima sangat jauh dari kata memadai. Citra profesi petani dan nelayan yang identik dengan kemiskinan dan pekerjaan "kelas bawah" turut memperburuk keadaan, menciptakan siklus di mana generasi muda terdidik memilih migrasi ke sektor lain atau bahkan ke luar negeri. Konsep Blue Economy yang digagas oleh Gunter Pauli sebenarnya menawarkan paradigma berbeda, yaitu msektor kemaritiman semestinya dipandang sebagai sumber inovasi dan nilai tambah ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas ekstraktif tradisional. Namun paradigma ini hanya bisa terwujud jika didukung SDM yang mampu mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan berbasis pengetahuan, bukan sekadar mengandalkan warisan keterampilan turun-temurun yang terbatas. Apabila kesenjangan kualitas SDM ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor pangan dan hasil laut, sesuatu yang ironis mengingat kekayaan alam yang dimiliki. Selain itu, daya saing produk pertanian dan kelautan Indonesia di pasar global akan semakin tergerus oleh negara-negara yang telah lebih dulu berinvestasi pada SDM unggul di sektor serupa, seperti Thailand pada produk pertanian atau Vietnam pada sektor perikanan. Pada akhirnya, ketahanan pangan dan kedaulatan maritim nasional menjadi taruhannya. Untuk keluar dari lingkaran ini, penguatan pendidikan vokasi berbasis pertanian dan kemaritiman harus menjadi prioritas, tidak hanya dari sisi kurikulum tetapi juga aksesibilitasnya bagi masyarakat pesisir dan pedesaan. Pemerintah dan sektor swasta juga perlu melakukan branding ulang terhadap profesi ini agar lebih menarik bagi generasi muda, misalnya dengan mengintegrasikan teknologi digital, agripreneurship, dan blue-tech startup ke dalam ekosistem kerja di kedua sektor tersebut. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam transfer teknologi serta pelatihan berkelanjutan juga menjadi kunci agar investasi pada human capital ini benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas. Pada akhirnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia di sektor pertanian dan kemaritiman tidak akan berarti banyak tanpa SDM yang mumpuni untuk mengelolanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Teori Human Capital, manusia adalah aset yang nilainya harus terus ditingkatkan. Sudah saatnya Indonesia menempatkan pembangunan kualitas SDM di kedua sektor ini sebagai prioritas strategis, bukan sekadar program pelengkap, demi mewujudkan kedaulatan pangan dan maritim yang sesungguhnya.
