CIBINONG — Aktivis Bogor, Muhammad Fahrurozi, mengungkap dugaan penggelapan dana bantuan transportasi pada kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemula yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Dugaan ini bermula dari ditemukannya kejanggalan serius pada daftar penerima bantuan. Fahrurozi menduga sejumlah nama peserta tercatat sebanyak dua kali dalam daftar penerima dana transportasi, namun saat dicek mutasi rekening, dana tersebut hanya masuk satu kali. Hal ini memicu dugaan kuat adanya praktik pencatutan nama dan penyelewengan anggaran negara. "Diduga kuat ada praktik pencatutan nama. Ada dana yang dicairkan atas nama peserta, tetapi tidak diterima oleh yang bersangkutan dan diduga dialihkan ke rekening pihak lain," ujarnya, Rabu, 2 September 2026. Ia menegaskan, kejanggalan ini harus segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak Dispora Kabupaten Bogor agar program yang sejatinya bertujuan memberdayakan pemuda tidak ternoda oleh dugaan penyelewengan. "Padahal Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pemula seharusnya menjadi program untuk mencetak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor. Jangan sampai niat baik ini justru menjadi celah penyalahgunaan anggaran," tegasnya. Desakan Tegas: Usut Tuntas, Audit & Transparansi Merespons kejanggalan tersebut, Fahrurozi menyampaikan tiga tuntutan secara tegas: Pertama, mendesak KPK, Kejaksaan, serta seluruh Aparat Penegak Hukum untuk segera mengusut secara tuntas aliran dana yang diduga diselewengkan, termasuk melacak siapa pihak yang menerima dana ganda tersebut. Kedua, mendesak Inspektorat dan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh anggaran bantuan di Dispora Kabupaten Bogor, guna memastikan tidak ada lagi kejanggalan serupa di program lain. Ketiga, mendesak Dispora membuka dan mempublikasikan data penerima bantuan secara terbuka dan transparan, agar masyarakat dapat memantau serta mencegah praktik pencatutan nama terulang kembali. "Kami mendesak Dispora membuka dan mempublikasikan data penerima bantuan secara terbuka agar tidak ada lagi indikasi pencatutan nama. Akuntabilitas publik tidak bisa ditawar," tutupnya. Sementara itu, Fahrurozi juga mengimbau seluruh peserta pelatihan untuk segera mengecek mutasi rekening masing-masing. Jika menemukan kejanggalan serupa, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dugaan penyelewengan ini segera terungkap sepenuhnya.
