SURAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Imron Amin ungkap hal penting ini ke aparat kepolisian untuk tidak ragu dalam menindak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terbukti melanggar hukum. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin memastikan bahwa hak imunitas bukan berarti kebal hukum. Jika terdapat pelanggaran pidana, lanjutnya, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Apabila anggota kami melanggar hukum, kami pun menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum, dan kita minta kerja sama dan selalu memberi info perkembangan kepada kita agar kita juga bisa membantu jalannya proses penegakan hukum tersebut,” kata Imron dilansir situs resmi DPR RI. Imron menjelaskan bahwa MKD DPR RI melaksanakan kunjungan ke Polresta Surakarta untuk menjalin kerja sama, sinergitas, dan beberapa hal yang kita sampaikan terkait TNKB. Terlebih, wilayah dapil Jateng V ini memiliki delapan anggota DPR RI yang terpilih. Lebih lanjut, Imron menuturkan kalau sosialisasi tersebut berjalan baik dan diterima secara terbuka oleh jajaran Polresta Surakarta. Dalam pertemuan itu, MKD menekankan pentingnya etika dalam penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus bagi Anggota DPR. “Ditekankan yang pertama adalah etika. Apabila ada anggota kami yang melanggar selama menggunakan TNKB, itu kami minta kerja samanya agar melaporkan kepada kami,” tutur Imron. Dalam kesempatan yang sama, sosok berusia 38 tahun itu juga memaparkan mekanisme pelaporan yang telah disiapkan MKD DPR RI. Mekanisme itu, yakni dengan mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan menyampaikannya langsung kepada MKD DPR RI. “Teknik pelaporannya tadi sudah ada kontak MKD. Apabila nanti di jalan atau di mana ada yang melakukan pelanggaran, itu bisa difoto dan dikirim ke kontak person MKD. Dan yang kedua, apabila ada anggota kami yang melanggar hukum, itu bisa menyurati kami atau langsung koordinasi pada kami MKD,” ungkap Imron. Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa tak jarang, masih terdapat aparat di daerah yang merasa segan melakukan penindakan terhadap Anggota DPR. Oleh karena itu, MKD DPR RI secara aktif melakukan kunjungan ke berbagai Polres dan Polresta untuk memberikan pemahaman yang sama. “Itu masih banyak polisi yang merasa sungkan atau apa, makanya kita selalu kunjungan kepada Polresta di setiap wilayah, menekankan agar tidak perlu ragu untuk melakukan penindakan. Jadi itu penegakannya di situ,” imbuh Imron. Imron berharap, sosialisasi yang dilakukan MKD DPR RI dapat memperkuat kerja sama dan membangun sinergi yang lebih solid antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. “Harapannya sosialisasi ini dapat membentuk kerja sama, menjalin sinergitas yang lebih baik ke depannya, agar tidak terjadi suatu keraguan,” tandas Imron.
