BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM – Aliansi Wargo Hutomo (AWH), salah satu organisasi yang menghimpun berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan aktivis, dan komunitas di Kabupaten Banjarnegara, berencana menggelar aksi dan audiensi di Gedung DPRD Banjarnegara pada Kamis (1/10/2026). Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap lambannya kinerja, stagnasi pembangunan, serta minimnya langkah solutif dari unsur eksekutif dan legislatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara. Sekretaris Jenderal AWH, Wahono, dalam keterangannya menegaskan bahwa gerakan moral tersebut bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan wujud kepedulian masyarakat terhadap arah masa depan Banjarnegara yang dinilai jalan di tempat. Wahono juga menyoroti ironi kondisi Banjarnegara yang masih berkutat dengan predikat daerah tertinggal, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tertinggal dibandingkan daerah lain. “Kami semua sadar bahwa Banjarnegara ini masuk kabupaten termiskin, UMK terendah, darurat sampah, kekeringan, dan lain-lain. Jadi, kami ingin daerah ini benar-benar maju dan sejahtera, bukan karena slogan, tetapi kerja nyata dari eksekutif dan legislatif,” tegas Wahono, Rabu (30/9/2026). Wahono juga mengingatkan bahwa para pemegang kebijakan di pemerintahan maupun parlemen daerah selama ini digaji dan dibiayai menggunakan uang rakyat. Oleh karena itu, mereka berkewajiban mendengarkan aspirasi masyarakat, berpikir jernih, dan menjalankan amanah konstitusional demi kepentingan masyarakat luas. “Mereka itu harus mendengar, berpikir, dan menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh masyarakat Banjarnegara. Pejabat itu pelayan, bukan raja,” ujar Wahono. Kritik paling tajam yang dilayangkan AWH berkaitan dengan pola penanganan masalah sosial yang dinilai bersifat seremonial dan berulang tanpa penyelesaian permanen. Menurut AWH, berbagai persoalan tersebut selama ini hanya menjadi wacana tanpa ujung. Wahono mengaku prihatin terhadap banyaknya politisi petahana yang kembali menduduki kursi dewan, tetapi dinilai gagal menghadirkan terobosan berarti untuk mengubah kondisi Banjarnegara. Lebih jauh, AWH menyoroti persoalan kekeringan dan distribusi air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau. Alih-alih menyusun kebijakan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan, Wahono menilai para pejabat sering memanfaatkan penderitaan warga sebagai panggung pencitraan politik. “Banjarnegara ini mengalami kekeringan bukan di tahun ini saja, melainkan PR lama yang pejabatnya sendiri tidak bisa mencarikan solusi, malah dijadikan lahan untuk pencitraan para politisi semata. Ini sangat miris sekali,” sindir Wahono. Menurutnya, persoalan mendasar di daerah tidak akan pernah selesai jika para pengambil kebijakan terus membiasakan budaya kerja reaktif alih-alih proaktif. "Sebagai contoh, setiap tahun kita sakit batuk, obatnya itu apa? Lalu, apa yang harus dilakukan agar tidak terkena penyakit batuk lagi?" ujarnya, menganalogikan pentingnya kebijakan preventif yang sistematis. Melalui aksi tersebut, AWH mendesak DPRD Kabupaten Banjarnegara selaku lembaga pengawas untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak eksekutif guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta alokasi anggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. AWH memperingatkan bahwa jika para pejabat publik di Banjarnegara tetap gagal menghadirkan solusi konkret dan terus menerbitkan kebijakan yang dinilai tidak berempati, kabupaten ini dikhawatirkan tidak akan bertransformasi menjadi daerah yang maju dan sejahtera, melainkan terjebak dalam persoalan birokrasi dan krisis kepercayaan publik. "Jika mereka dibiarkan, bukan tidak mungkin kabupaten ini bukannya tambah maju dan sejahtera, tetapi malah menjadi daerah non-solusi yang penuh polusi," pungkas Wahono.
