BANJARNEGARA, NETRALNEWS - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wargo Hutomo (AWH), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (1/10/2026) siang. Aksi ini diwarnai kritik tajam terhadap kinerja legislatif dan eksekutif yang dinilai lamban menangani berbagai persoalan krusial di daerah, mulai dari kemiskinan ekstrem, karut-marut sektor pendidikan, temuan BPK RI hingga dugaan praktik jual beli pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan. Massa yang terdiri atas gabungan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, dan berbagai komunitas se-Banjarnegara terlebih dahulu melakukan long march dari Alun-Alun Banjarnegara menuju Gedung DPRD. Dalam orasinya, massa menyoroti ketimpangan sosial di wilayah tersebut. Mereka menilai, meski sejumlah anggota DPRD telah menjabat lebih dari satu periode, namun Kabupaten Banjarnegara terkesan stagnan. Sebagaimana diketahui, hingga kini Banjarnegara masih menyandang status sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah di Provinsi Jawa Tengah. Ketua Umum AWH yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Banjarnegara, Kurnia Dwi Santoso, menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan sistemik. Dwi juga memperingatkan, jika seluruh tuntutan dan keluhan masyarakat tidak direspons secara konkret oleh pihak eksekutif maupun legislatif, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengerahkan massa dengan skala yang jauh lebih besar pada aksi jilid kedua. Sementara, Ketua IPDA Banjarnegara, Jalu Dwi Prasetyo Aji, secara terbuka menyatakan bahwa Banjarnegara membutuhkan representasi politik yang benar - benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Banyak anggota dewan yang sudah menjabat lebih dari satu periode, namun kondisi Banjarnegara masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) besar yang belum diselesaikan," ujar Jalu di sela-sela aksi dan audiensi. Disela - sela audiensi, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara, Arief Ferdianto, melayangkan ultimatum keras terkait adanya dugaan jual beli Pokir Dewan. "Jika Ketua Dewan tidak dapat mengambil langkah tegas terkait adanya dugaan jual beli Pokir, kami tidak segan - segan akan membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dengan membawa bukti-bukti yang ada," tegas Arief. Menurut Ketua GNPK RI itu, tidak ada ruang bagi oknum - oknum dewan yang ingin memperkaya diri dengan jalan yang haram atau Korupsi
