Benarkah WHO akan Pantau Langsung Seluruh Dapur MBG di Indonesia?

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Informasi mengenai rencana Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk mengawasi secara langsung seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia beredar di media sosial Facebook. Kabar tersebut dikaitkan dengan sorotan terhadap sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Informasi itu disebarkan melalui sebuah poster yang menampilkan logo WHO, seorang pria mengenakan rompi bertuliskan WHO, serta sejumlah petugas yang tengah menyiapkan makanan di dapur. Poster tersebut juga memperlihatkan seorang siswa yang digambarkan mengalami sakit perut. Dalam poster itu terdapat tulisan: “Soroti Kasus Keracunan. Sekarang Dapur MBG Akan Dipantau Langsung oleh Organisasi Kesehatan Dunia” Selain itu, poster tersebut menyebutkan bahwa WHO akan menjalankan pemantauan dan evaluasi serta memastikan penerapan standar keamanan pangan di seluruh dapur MBG untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat. Lantas, benarkah WHO akan turun langsung mengawasi seluruh dapur MBG di Indonesia menyusul kasus keracunan makanan? Penjelasan: Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari WHO maupun pemerintah Indonesia yang membenarkan informasi mengenai penugasan organisasi tersebut untuk memantau secara langsung seluruh dapur MBG akibat kasus keracunan. Memang benar bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui perwakilannya di Indonesia memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, bentuk dukungan tersebut berupa bantuan teknis, penelitian, pengembangan standar gizi, pelatihan, dan penguatan implementasi program, bukan penugasan WHO untuk mengawasi seluruh dapur penyedia makanan. Dalam publikasi PBB di Indonesia berjudul Nine ways the UN supports the Free Nutritious Meals programme in Indonesia yang diterbitkan pada 1 Juli 2025, dijelaskan berbagai bentuk kontribusi badan-badan PBB dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. WHO memang tercatat sebagai salah satu dari 13 anggota Donor & UN Country Network for Nutrition (DUNCNN), yakni jaringan mitra internasional yang berkontribusi dalam mendukung penguatan program gizi di Indonesia. Namun, keanggotaan tersebut tidak berarti WHO mendapat mandat untuk melakukan pemeriksaan atau pemantauan langsung terhadap seluruh dapur MBG. Publikasi PBB tersebut secara khusus menyebutkan World Food Programme (WFP), UNICEF, dan Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai badan yang memberikan dukungan teknis serta membantu pengembangan pedoman pelaksanaan program. Selain itu, upaya penguatan program juga dilakukan melalui pembentukan National Centre of Excellence oleh Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, dan UNICEF. Lembaga tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan pelatihan, penelitian, inovasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MBG. Adapun pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Indonesia menjadi tanggung jawab instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui penjelasan di situs resminya, menyebutkan bahwa pengawasan mutu dan keamanan makanan dalam program MBG dilakukan bersama Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi penyusunan standar pelaporan kejadian keracunan, sertifikasi keamanan pangan, hingga pemeriksaan berlapis terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenkes juga melibatkan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi persyaratan kesehatan. Sejumlah sertifikasi yang menjadi bagian dari upaya pengendalian mutu tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), serta sertifikasi halal. Di samping pengawasan oleh instansi terkait, BGN juga melakukan pengetatan terhadap operasional dapur penyedia makanan MBG. Melalui siaran pers pada 28 Oktober 2026, BGN mengumumkan penerapan klasifikasi kelayakan SPPG, termasuk kemungkinan penutupan permanen terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam kebijakan tersebut, inspeksi terhadap SPPG dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Satuan Tugas MBG dengan mengacu pada 14 indikator kelayakan. Kesimpulan: Klaim bahwa WHO akan memantau secara langsung seluruh dapur MBG di Indonesia akibat kasus keracunan tidak memiliki dasar yang dapat dibuktikan. WHO memang menjadi salah satu mitra internasional dalam jaringan pendukung program gizi di Indonesia, tetapi tidak terdapat keterangan resmi yang menyatakan organisasi tersebut ditugaskan untuk memeriksa seluruh dapur MBG. Pengawasan keamanan pangan program tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait sesuai kewenangannya. Sumber: Antara

Benarkah WHO akan Pantau Langsung Seluruh Dapur MBG di Indonesia?

Trending

NNC Hype

Komunitas