JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendorong evaluasi trayek sekaligus penambahan frekuensi pelayaran perintis rute Temajuk–Serasan–Natuna sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan konektivitas kawasan perbatasan perlu dikembangkan dengan pendekatan multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, dan udara. “Konektivitas perbatasan perlu dipandang sebagai sistem multimoda lintas wilayah, tidak hanya pembangunan jalan atau pelabuhan secara terpisah,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Pembahasan mengenai penguatan konektivitas tersebut berlangsung dalam forum koordinasi di Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (30/9). Forum itu melibatkan Kementerian Perhubungan, Bupati Sambas Satono, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Nurdin, sejumlah simpul perlintasan di Kalimantan Barat, yakni Badau, Entikong, Aruk, Jagoi Babang, dan Temajuk, perlu dikembangkan sebagai satu koridor transportasi yang terkoneksi dengan pusat-pusat transportasi di Kalimantan Barat hingga wilayah Serasan dan Natuna. Keterhubungan tersebut diharapkan membuat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pos Lintas Batas (PLB) tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan perlintasan, tetapi juga menjadi pendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan. Nurdin menekankan bahwa penguatan konektivitas domestik perlu menjadi perhatian terlebih dahulu sebelum konektivitas internasional dikembangkan lebih jauh. “Sekarang yang bisa kita lakukan dulu, ya, sisi domestik. Bagaimana membangun domestik kita, memajukan Serasan, Natuna, Anambas, dan sebagainya,” ujarnya. Dari forum koordinasi tersebut diperoleh 11 usulan, termasuk pengembangan trayek transportasi laut dan udara untuk memperkuat konektivitas domestik maupun internasional. Rute Temajuk–Serasan–Natuna menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian. BNPP RI mengusulkan evaluasi terhadap trayek tersebut serta peningkatan frekuensi pelayaran perintis. Pengembangan jalur itu juga diarahkan agar terintegrasi dengan percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyiapkan kebijakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan barang. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat konektivitas yang dibangun memberikan manfaat ekonomi bagi kawasan. “Dari sisi Kabupaten Sambas, sudah ada policy untuk menyiapkan paket-paket khusus untuk memperlancar pergerakan orang dan barang supaya ada nilai ekonomis,” kata Budi. Dari wilayah Kepulauan Riau, aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan upaya mengurangi keterisolasian wilayah kepulauan. Persoalan tersebut terutama dirasakan pada waktu-waktu tertentu ketika akses transportasi mengalami kendala. Selain aspek konektivitas, Nurdin mengatakan pembenahan tata kelola PLBN yang memiliki fungsi kepelabuhanan juga perlu dilakukan. Pengelolaan fasilitas tersebut secara bertahap diarahkan menggunakan pendekatan pelabuhan internasional dengan melibatkan unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). “PLBN itu pendekatannya port to port, international port. Kita secara bertahap bangun model tata kelolanya menjadi international port,” ujar Nurdin. Kepala BPPD Kepulauan Riau Doli Boniara menilai pengembangan Serasan tidak harus bergantung sepenuhnya pada konektivitas menuju Malaysia. Menurut dia, wilayah tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai lokasi persinggahan kapal pesiar. Meski demikian, rencana menjadikan Serasan sebagai pintu keluar-masuk internasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Beberapa di antaranya mencakup fungsi pengawasan lintas batas yang belum optimal, status kawasan kepabeanan, serta aspek regulasi dan legalitas kepelabuhanan. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Mustamin Bakri mengatakan pembangunan PLBN perlu dibarengi dengan realisasi konektivitas antarwilayah. Hal tersebut dinilai penting karena karakter geografis Kepulauan Riau membuat transportasi laut dan udara menjadi kebutuhan utama masyarakat. “Fokus utama setelah pembangunan PLBN adalah memastikan konektivitas antarkawasan dapat direalisasikan,” kata Mustamin.
