JAKARTA - Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) serta sejumlah perubahan posisi strategis di kabinet menunjukkan fase baru konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dinamika tersebut dapat dibaca sebagai upaya membangun konfigurasi kekuasaan yang lebih mandiri dibandingkan struktur elite pemerintahan sebelumnya. “Apakah pemerintahan Prabowo sedang memasuki fase konsolidasi kekuasaan yang lebih mandiri dari arsitektur elite pemerintahan sebelumnya?” ujar Nasarudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya melekat pada individu yang menduduki jabatan tertinggi, tetapi juga bekerja melalui institusi, posisi strategis, relasi, dan distribusi akses dalam sistem pemerintahan. Karena itu, menurut Nasarudin, pergantian Kapolri perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pergantian figur. Ia menilai perubahan tersebut mencerminkan pergeseran posisi dalam sirkulasi kekuasaan negara. “Karena itu, pergantian Kapolri menarik dibaca bukan sekadar sebagai pergantian nama, melainkan sebagai perubahan posisi dalam sirkulasi kekuasaan,” katanya. Jabatan Kapolri, lanjut dia, merupakan salah satu posisi penting yang mempertemukan aspek negara, hukum, keamanan, dan legitimasi dalam satu titik kekuasaan. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pergantian tersebut dilakukan sebelum Listyo memasuki masa pensiun dan diikuti penugasannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Nasarudin menilai perpindahan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai penggantian tokoh semata, melainkan juga sebagai perubahan ruang tempat kekuasaan dijalankan. “Dalam logika Foucault, yang berubah bukan hanya figur, melainkan medan tempat kekuasaan itu bekerja,” ujar Nasarudin. “Secara simbolik, pemainnya tidak keluar dari papan. Hanya petaknya yang berubah. Maka dari itu, mungkin terlalu sederhana membaca Sigit sebagai ‘orang Solo’ yang disingkirkan,” lanjutnya. Menurut dia, penempatan Listyo sebagai KSP menunjukkan transformasi peran dari pemimpin institusi keamanan menjadi pejabat yang berada lebih dekat dengan pusat administrasi kepresidenan. “Kekuasaan tidak selalu mengusir seseorang dari rumah. Kadang ia hanya mengganti kamar. Meski bagaimanapun, sekali lagi KSP tidak seberpengaruh Kapolri dan pergeserannya dilakukan sebelum masa purna sesungguhnya,” tuturnya. Lebih lanjut, Nasarudin menyebut pengangkatan Suyudi Ario Seto membuka ruang beragam tafsir politik. Ia menyoroti rekam jejak Suyudi yang mencakup pengalaman di bidang reserse, kewilayahan, jabatan Kapolda, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). “Yang lebih substantif adalah lintasan karier Suyudi, reserse, kewilayahan, Kapolda, hingga Kepala BNN. Pos terakhir memiliki relevansi tersirat mengenai jenderal yang berasal dari lembaga di luar Polri dalam satu tahun terakhir serta impresi keterkaitan tarik-menarik pengaruhnya di lingkungan Trunojoyo,” katanya. Ia menilai penunjukan Suyudi mempertemukan kebutuhan institusional Polri dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam membentuk pola kepemimpinan sesuai konfigurasi kekuasaannya. “Di sinilah ‘Hambalang’ menarik sebagai metafora pusat gravitasi baru. Apalagi Pratikno bergeser dan digantikan Sugiono, kader Gerindra yang karier politiknya tumbuh dalam orbit Prabowo,” ujarnya. Berdasarkan rangkaian perubahan tersebut, Nasarudin berpandangan bahwa perombakan yang terjadi pada 1 Oktober 2026 dapat dimaknai lebih dari sekadar reshuffle kabinet atau pergantian pejabat. “Apabila memang eksis, kiranya Solo belum tentu tumbang dan Hambalang belum tentu menang. Apalagi hanya kepentingan yang abadi, tidak ada kawan maupun lawan,” katanya. Menurut dia, perubahan pusat gravitasi kekuasaan berlangsung melalui mekanisme administratif dan pergantian jabatan, bukan melalui gejolak politik yang terbuka. “Pagi itu Jenderal Sigit masih tersenyum di samping Gibran, putra Jokowi. Siangnya, Suyudi berdiri di hadapan Presiden Prabowo dengan posisi yang paling akan diperbincangkan dalam beberapa waktu ke depan,” imbuhnya. Ia menambahkan, pergantian sejumlah pejabat strategis tersebut berpotensi mencerminkan perubahan konfigurasi kekuasaan di tingkat elite pemerintahan. “Di antara dua adegan itu, mungkin bukan hanya satu jabatan yang berganti. Mungkin peta kekuasaan sedang menggambar ulang garisnya,” katanya. Meski demikian, Nasarudin menegaskan bahwa perhatian utama masyarakat tetap harus tertuju pada kinerja pemerintahan dan institusi negara dalam memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Terlepas dari ke arah mana ‘lempeng tektonik politik’ bergeser, serta transformasi yang dibentuknya,” tandas Nasarudin.
