JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan tersebut dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapat izin dari Kementerian Keuangan. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga beras di awal tahun 2026 serta menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan. RPATA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. Skema ini memungkinkan penyelesaian program yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran tetap dapat dilanjutkan pada periode berikutnya. Dengan adanya perluasan ini, Bapanas menegaskan bahwa program SPHP tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga secara beras nasional. Program SPHP tahun 2026 direncanakan mulai berjalan pada 1 Februari 2026. Bapanas juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada Perum Bulog serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri, agar penyaluran beras SPHP 2025 tetap dilaksanakan hingga batas waktu yang ditetapkan. Sarwo menyebutkan, sisa target penyaluran beras SPHP 2025 sekitar 697,1 ribu ton masih dapat dipercepat realisasinya secara optimal. Hingga akhir tahun 2025, total penyaluran SPHP secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton. Selain itu, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog hingga akhir 2025 tercatat mencapai 3,25 juta ton. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menekan kenaikan harga di tingkat konsumen. Untuk pelaksanaan SPHP tahun 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan. Sementara itu, target penyaluran beras SPHP 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025. Sarwo juga menambahkan, skema RPATA sebelumnya telah diterapkan dalam perluasan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 17.582 juta penerima, setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi aman. Oleh karena itu, pelaku usaha diminta untuk tidak menetapkan harga di atas ketentuan yang berlaku.
