JAKARTA, NETRALNEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyelenggarakan rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (10/1/2026). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan melibatkan Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah, dengan fokus pada eksekusi penanganan bencana di wilayah Sumatra. Rapat ini menjadi lanjutan dari koordinasi sebelumnya yang digelar akhir Desember 2025. Kali ini, pembahasannya diarahkan agar penanganan bisa berjalan lebih fokus dan terkoordinasi secara nasional. Penanganan Skala Nasional Jadi Fokus Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra kini dilakukan dalam skala nasional. Pemerintah telah membentuk satgas khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai tahap ini, satgas pemerintah disebut akan mengambil alih eksekusi langsung di lapangan. DPR, melalui Satgas Galapana, berada pada posisi mendampingi dan memastikan koordinasi berjalan sesuai rencana. Pendekatan ini dipilih agar proses pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri di tiap daerah. Peran Mendagri Dipertegas Dasco juga menyampaikan bahwa ke depan, penanganan pascabencana akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dengan posisi tersebut, Mendagri diharapkan mampu mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah secara lebih efektif. Pilihan ini dianggap penting karena banyak persoalan lapangan berkaitan langsung dengan kewenangan daerah. Dalam praktiknya, DPR tetap terlibat, namun lebih pada penguatan koordinasi dan pengawasan. DPR Fokus Dampingi dan Awasi Setelah hasil koordinasi diserahkan kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah, peran DPR akan difokuskan pada fungsi pengawasan dan anggaran. Dasco menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Satgas Galapana DPR akan memastikan kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar dijalankan di lapangan. Pendekatan ini memberi ruang agar proses eksekusi tidak berlapis, namun tetap terkontrol. Masih Ada Wilayah Belum Pulih Dalam rapat yang sama, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya pulih pascabencana. Disebutkan, terdapat tujuh wilayah di Aceh, lima di Sumatra Utara, serta tiga di Sumatra Barat yang kondisinya belum normal. Data ini menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan prioritas penanganan ke depan. Laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi lanjutan bagi satgas pemerintah dan DPR. Rapat Dihadiri Lintas Lembaga Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPR RI lintas komisi, serta perwakilan kementerian dan lembaga negara. Sejumlah menteri, pimpinan lembaga pengawasan, hingga perwakilan BNPB dan BUMN turut hadir. Rapat dimulai pukul 10.18 WIB dan difokuskan pada laporan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Suasana rapat berlangsung sebagai forum penyamaan langkah antar instansi. Penutup Koordinasi lanjutan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar respons darurat, tetapi proses panjang yang membutuhkan pembagian peran yang jelas. Dengan eksekusi di tangan pemerintah dan pengawasan oleh DPR, penanganan diharapkan berjalan lebih terarah. Publik pun bisa terus mengikuti perkembangannya sebagai bagian dari upaya pemulihan bersama.
