JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz mempertanyakan urgensi pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim. Dibanding memindahkan IKN, kata dia, sebaiknya Presiden RI Joko Widodo fokus pada janji kampanyenya ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 lalu. Dia menganggap, ada banyak janji kampanye presiden yang belum ditunaikan mulai dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, peniadaan impor bahan pangan hingga rencana pembelian kembali saham PT Indosat Tbk. "Masih banyak janji kampanye presiden yang belum ditunaikan mulai dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga rencana pembelian kembali saham PT Indosat Tbk" kata Abdul Aziz, Selasa (18/1/2022). Sementara untuk rencana pemindahan IKN, kata dia, tidak masuk dalam janji kampanye Jokowi. Pria yang juga menjadi Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta ini menduga, rencana pemindahan IKN hanya sebagai upaya mengalihkan isu. Terutama isu mengenai kegagalan Jokowi dalam menunaikan janji kampanyenya. “Ini seolah-olah pengalihan isu karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Bagaimana warga tidak menuntut? Yah dialihkan isu dengan pemindahan IKN, nanti masyarakat akan melihat dan fokus pada IKN,” ujarnya. Aziz juga meragukan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim dapat berjalan mulus. Dia menilai, pemindahan IKN memiliki persoalan yang sangat kompleks karena tidak hanya menyiapkan infrastruktur baru, pemerintah juga harus memastikan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu, kata dia, negara lain juga banyak yang mengalami kegagalan saat memindahkan IKN. Terutama ketika mereka ingin memindahkan IKN ke tempat yang cukup jauh dari lokasi pertama. "Negara-negara yang memindahkan Ibu Kota tidak selalu berhasil, apalagi yang jaraknya jauh. Kita belajar dari sejarah negara-negara yang memindahkan Ibu Kota lebih dari 100 kilometer dan itu tidak pernah ada yang berhasil, apalagi kita mau mindahin ke beda pulau," ucapnya. Selain membutuhkan anggaran yang sangat besar, menyiapkan infrastruktur di IKN juga cukup lama bisa mencapai 10-20 tahun. Apalagi aparatur sipil negara (ASN) dianggap banyak yang mengeluh dengan pemindahan IKN ke sana, karena mereka harus memboyong kerabatnya yang ada di Jakarta ke Kaltim. "Ini sebuah masalah yang harus dipikirkan pemerintah, tidak hanya faktor infrastrukturnya tapi SDM yang terlibat di dalamnya juga harus dipikirkan," jelasnya.