JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah siap mempertemukan daerah penghasil energi hijau berbasis olahan sampah dengan industri besar yang membutuhkan sumber energi alternatif. Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk hasil pengolahan sampah memiliki pasar yang jelas. Dengan adanya kepastian pembeli, kegiatan pengolahan sampah di daerah diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan. "Pemerintah akan mendorong kalau ada kesulitan soal pembeli dan sebagainya, nanti kami akan coba komunikasi. Karena sebaliknya, dari pihak pembeli juga sudah menghubungi kami (KLH). Mereka mencari di mana ada produk-produk yang seperti ini, tolong diberitahu untuk bisa dia peroleh," kata Jumhur. Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur setelah mengunjungi Pusat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Gema Santi di Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu (3/10). Menurut dia, pemanfaatan bahan bakar yang berasal dari pengolahan sampah dapat memberikan manfaat ganda bagi industri yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Penggunaan bahan bakar alternatif tersebut dapat membantu industri mengurangi ketergantungan terhadap batu bara dan gas bumi. Meski demikian, produk energi dari olahan sampah yang dihasilkan sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam menemukan pembeli. Kondisi itu membuat KLH/BPLH tidak hanya mendorong peningkatan pengolahan sampah, tetapi juga siap berperan sebagai penghubung rantai pasok antara daerah penghasil energi hijau dan industri berskala nasional. Jumhur juga menilai pemanfaatan biomassa organik memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar menggantikan penggunaan energi fosil. Inisiatif tersebut dinilai dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pengakuan atas upaya penurunan emisi. Menurutnya, langkah tersebut penting bagi dunia industri dalam mengejar target Net Zero Emission (NZE). Di saat yang sama, pemanfaatan energi alternatif juga dapat mendukung peningkatan daya saing dan kredibilitas perusahaan di pasar global. Terkait persoalan jarak antara lokasi pengolahan sampah dan kawasan industri, Jumhur mengatakan kendala tersebut dapat diatasi dengan perhitungan bisnis yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggabungkan produksi olahan sampah dari sejumlah kabupaten sehingga volume yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dengan skala produksi yang meningkat, biaya setiap unit produk dapat ditekan sehingga lebih menarik secara ekonomi bagi pelaku usaha. "Misal mengerjakan pengolahan sampah yang menghasilkan 1.000 ton dengan menghasilkan 100 ton bisa jadi tenaga kerja manusianya sama jumlahnya tapi hasilnya lebih banyak yang 1.000 ton. Artinya per unit, biaya yang dikeluarkan atau cost-nya lebih rendah. Biasanya orang bisnis akan berpandangan seperti itu," jelas Menteri Jumhur. KLH/BPLH berharap terbentuknya keterkaitan antara pengelolaan sampah dan pasar dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pengelola sampah, maupun industri sebagai pembeli. Keberhasilan pengelolaan sampah di Klungkung juga ditargetkan menjadi model percontohan berskala nasional. Melalui pola tersebut, daerah lain diharapkan dapat mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi sekaligus mempertahankan kebersihan dan kualitas lingkungan.
