JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Firman Soebagyo mengecam ketergantungan RI pada impor garam dari Australia dan hal tersebut mematikan ekonomi petani garam lokal. Menurut Firman hal kegergantungan tersebut menunjukkan bukti lemahnya keberpihakan negara pada petani garam lokal yang tak dapat bersaing di lapangan. Firman menegaskan, murahnya harga garam Australia bukan karena kualitas petani garam Indonesia lebih rendah, tetapi karena negara gagal menghadirkan sistem produksi yang modern dan adil bagi petani garam. “Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani garam dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegas Firman dalam keterangan tertulis yang diterima. Di Australia, produksi garam dilakukan dengan sistem industri berbasis penguapan air laut dalam kolam-kolam besar, menggunakan manajemen modern dan dukungan infrastruktur negara. Air laut dipompa ke tambak raksasa, diuapkan oleh sinar matahari, lalu dikristalkan dan dipanen dengan efisiensi tinggi. Sementara itu, di Indonesia, mayoritas petani garam masih bergantung pada metode konvensional yang rentan hujan, tanpa teknologi pemurnian, tanpa gudang penyimpanan memadai, dan tanpa jaminan harga. Firman menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural. “Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujar Firman. Sosok berusia 72 tahun itu juga menyoroti masalah kualitas garam lokal yang sering dijadikan alasan untuk membuka keran impor. Menurutnya, kualitas rendah bukan kesalahan petani, melainkan akibat tidak adanya investasi negara pada teknologi pascapanen dan standardisasi industri. “Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” terang Firman. Firman memperingatkan, ketergantungan pada garam impor bukan hanya mematikan ekonomi petani, tetapi juga mengancam kedaulatan pangan nasional. “Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” ucap Anggota Baleg DPR RI itu. Komisi IV DPR, kata Firman, akan terus menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan impor yang merugikan petani dan segera membangun ekosistem industri garam nasional yang modern, mandiri, dan berdaulat.
