JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih beri respons begini soal insentif guru honorer yang resmi naik pada 2026. Fikri merasa bahwa kenaikan insentif bagi guru honorer yang resmi ditetapkan menjadi Rp 400.000 per bulan pada tahun 2026 masih belum memenuhi standar kelayakan hidup di tengah tingginya kebutuhan ekonomi. Nominal tersebut memang terasa timpang jika dibandingkan dengan realitas biaya hidup saat ini. Sosok berusia 62 tahun ini mengungkapkan bahwa rencana awal yang sempat disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2024 sebenarnya menargetkan angka Rp 500.000, namun realisasi menjadi Rp 400.000 kemungkinan disebabkan oleh adanya pergeseran prioritas anggaran negara yang mendesak. “Bahkan biaya hidup di Dapil saya saja sesuai informasi dari penerima KIP kuliah sebesar Rp 800.000/bulan, jauh di atas, jauh di atas insentif yang diterima guru yang sering kali sudah menanggung beban keluarga,” kata Fikri dikutip situs resmi DPR RI. Lebih lanjut, politisi fraksi PKS ini juga merespons keluhan masyarakat yang menyebut kenaikan tersebut sangat kecil dan seolah hanya seharga dua liter minyak goreng dengan menyatakan bahwa tantangan utama pengupahan guru terletak pada sistem birokrasi yang berbeda dengan korporasi bisnis. "Jika perusahaan dapat menentukan upah layak berdasarkan keuntungan penjualan produk, negara harus memutar otak untuk mencari formulasi terbaik bagi guru di tengah keterbatasan anggaran dan kerumitan status kepegawaian antara ASN, PPPK, dan honorer," ucap Fikri. Fikri mengakui bahwa wajar jika kualitas pengajaran terganggu ketika guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi pengemudi ojek daring demi menyambung hidup. Meskipun demikian, langkah pemerintah ini tetap diapresiasi sebagai bentuk perhatian awal.
