Lagi, SBY dan AHY Dipolisikan Soal Dugaan Hoaks

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali dilaporkan ke polisi soal dugaan fitnah atau penyebaran informasi bohong alias hoax. Kali ini, SBY dan AHY dilaporkan oleh Koordinator Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey di Polda Metro Jaya pada Jumat (23/9/2022). Laporan dilayangkan Abdullah terkait video viral pernyataan SBY yang mengaku mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024, serta pernyataan AHY mengenai 'gunting pita' proyek infrastruktur. Adapun pernyataan SBY dan AHY itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Menurut Abdullah, pernyataan SBY dan AHY dalam video tersebut diduga hoax atau fitnah terhadap kepala negara, dan merugikan rakyat serta menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban nasional jelang Pilpres 2024. "Setelah menganalisis dan mengkaji pernyataan SBY dan AHY dalam video yang viral tersebut, bagi Nusa Ina Connection, kami menduga kuat video tersebut penuh dengan fitnah terhadap kepala negara atau hoax dan merugikan rakyat serta menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban nasional menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang," katanya dalam salinan surat laporan yang diterima wartawan, Jumat (23/9/2022). Abdullah menyampaikan, ada tiga video yang menjadi dasar pihaknya melaporkan SBY dan AHY ke Polda Metro Jaya. Video pertama berjudul "SBY: Ada Tanda- Tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Tidak Adil." Kedua, video "AHY Sindir Proyek Jokowi Tinggal Gunting Pita", dan terakhir video berjudul "Jiwa Demokrat, Suara Kader Partai Demokrat, Dari Rapimnas Partai Demokrat 2022, 2024, Perang Kita Melawan Kebathilan". "Sehingga Nusa Ina Connection secara kelembagaan dan warga negara merasa tertipu oleh pernyataan tersebut sebab tidak dilandasi dengan data yang falid," ujar Abdullah. Abdullah mengungkapkan, pernyataan SBY dan AHY dalam video tersebut diduga melanggar aturan hukum dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat (1) UU No. 1/1946 berbunyi: "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun". Pasal 14 ayat (2) UU No. 1/1946 berbunyi: "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun". Pasal 15 UU No. 1/1946 berbunyi: "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun". "Sehubungan dengan alasan di atas maka, kami dari Nusa Ina Connection datang di hadapan Bapak/I untuk melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mantan Presiden ke 6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat & Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat," demikian disampaikan Abdullah dalam surat laporannya. Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan SBY dan AHY ke Bareskrim Polri pada Kamis (22/9/2022). Seperti laporan Nusa Ina Connection, SDR juga memperkarakan tiga video viral tersebut. "Disampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pada video Pernyataan SBY dan AHY serta video Jiwa Demokrat," kata Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto dalam siaran persnya, Kamis (22/9/2022). Hari menjelaskan, dalam video berjudul 'SBY: Ada Tanda-Tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Tidak Adil', Presiden ke-6 itu menyatakan sbb : “Saya mendengar/mengetahui tanda- tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka.” “Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu batil. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu.” Sedangkan, dalam video ke-2 berjudul 'AHY Sindir Proyek Jokowi Tinggal Gunting Pita,' lanjut Hari, AHY menyatakan ”Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita….telah diletakan landasan telah dibangun 70 persen, 80 persen sehingga kami 10 persen lagi tinggal gunting pita, terima kasih Demokrat terima kasih Pak SBY." Kemudian, dalam video ke-3 dengan judul 'Jiwa Demokrat, Suara Kader Partai Demokrat, Dari Rapimnas Partai Demokrat 2022, 2024, Perang Kita Melawan Kebathilan,' substansinya mengandung pernyataan sbb : "Rezim ini secara moral sudah bangkrut, yang tak mungkin lagi bisa ditutupi, bangkrutnya elit penegak hukum, bangkrutnya kepercayaan pada keadilan dan hak asasi manusia, bangkrutnya pengelolaan uang negara, rapuhnya ketahanan ekonomi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.” ”Sebab rezim ini begitu vulgar menunjukkan diri tak ingin kehilangan kekuasaan pasca 2024, rezim ini dan kawan oligarkinya, akan melakukan apa saja dengan uang dan kuasa mereka.” Menurut Hari, pernyataan SBY dan AHY serta narasi dalam video 'Jiwa Demokrat' diduga melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana penjara setinggi- tingginya tiga tahun, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun.

Lagi, SBY dan AHY Dipolisikan Soal Dugaan Hoaks

Trending

NNC Hype

Komunitas