MA Batalkan Konferensi Pers soal Kasasi Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Mahkamah Agung (MA) membatalkan konferensi pers mengenai putusan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembatalan dilakukan karena Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA belum menerima salinan putusan perkara tersebut. "Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Andi Julia Cakrawala dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026). Biro Hukum MA sebelumnya menjadwalkan konferensi pers pada pukul 11.00 WIB, Senin (2/11/2026). Namun, agenda tersebut dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. "Konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut," ujar Cakrawala. Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026). Kasasi tersebut diajukan Subhan setelah melalui proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi pihak tergugat. Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim untuk: Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019, tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Pada tingkat pertama, gugatan Subhan tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta. Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke MA. Pada tingkat kasasi, MA mengabulkan gugatan tersebut. Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan dalam proses pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan perkara pencalonan tersebut, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan itu. Sementara itu, MA belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut karena salinan putusan belum diterima Biro Hukum dan Humas MA.

MA Batalkan Konferensi Pers soal Kasasi Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran

Trending

NNC Hype

Komunitas