MA Gelar Konferensi Pers soal Putusan Kasasi Gugatan Ijazah Gibran Hari Ini

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Mahkamah Agung (MA) dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin (2/11/2026) pukul 11.00 WIB untuk menjelaskan putusan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Putusan MA Nomor 742.K/TUN/2026 tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut. Dikutip dari laman resmi Kepaniteraan MA, putusan kasasi itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Prof. Yulius, dengan hakim anggota Hari Sugiharto dan Michael Renaldy Zein. "Kabul. Kabul kasasi, batas putusan Judex Facti, Adili Sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian kutipan amar putusan MA dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, sebagaimana dilansir dari laman Kepaniteraan MA, Jumat (30/10/2026). Putusan MK soal Persyaratan Pendidikan Gibran Sebelum putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dikutip dari laman resmi MK, meskipun tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran, Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimohonkan para pemohon. MK Sebut Sengketa Bukan Lagi Ranah PHPU Mahkamah juga menyatakan bahwa perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak lagi tepat dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal tersebut karena secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Menurut MK, status sebagai calon berakhir setelah calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Momen tersebut sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menilai persoalan mengenai tidak adanya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dengan jenjang SMA atau sederajat secara substansial merupakan ranah lembaga yang berwenang menilai keabsahan dan pemenuhan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MA Gelar Konferensi Pers soal Putusan Kasasi Gugatan Ijazah Gibran Hari Ini

Trending

NNC Hype

Komunitas