Polarisasi dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dinamai Satgas Nusantara untuk pengamanan Pemilu Serentak 2024, menjadi topik hangat belakangan ini. Suara pro kontra mewarnai rencana tersebut. Tujuan Pembentukan Satgas Nusantara Polri bakal membentuk Satgas Nusantara dengan menggandeng KPU, Bawaslu, dan para partai politik (parpol) dalam satgas itu. Pembentukan Satgas Nusantara bertujuan untuk mencegah polarisasi, memberantas hoaks, politik identitas hingga ujaran kebencian terkait Pemilu 2024. Rencananya, Satgas Nusantara akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, nantinya Satgas Nusantara akan melakukan sosialisasi serta peningkatan literasi terkait Pemilu di masyarakat. "Untuk mencegah politik identitas dan provokasi maka Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama, dan menjaga persatuan," kata Dedi Prasetyo, Selasa (14/6/2022). Satgas Nusantara, ungkap Dedi, juga akan membentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat. Hal ini guna menjaga persatuan dan keberagaman agama maupun ras. "Bersama Kominfo dan para pegiat medsos untuk sosialisasi dan kampanyekan moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," ujarnya. Dedi menambahkan, pihaknya juga bakal mengaktifkan patroli siber bersama. Hal itu guna memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyebar konten-konten provokatif. "Gakkum merupakan ultimum remedium agar kasus-kasus hoax, hate speech, dan lain-lain tidak terjadi berulang dan masif," terangnya. Ditegaskan Dedi, Satgas Nusantara akan melakukan penegakan hukum apabila pihak yang memicu polarisasi tak mau berhenti meski diberi peringatan. Ia memastikan upaya preventif dan humanis tetap diutamakan. "Apabila diingatkan sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu. Pak Kapolri selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebhinekaan dalam bingkai NKRI," jelasnya. Kritik Terhadap Pembentukan Satgas Nusantara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik rencana Polri membentuk Satgas Nusantara guna mencegah polarisasi dan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Ia berpendapat hal itu berlebihan dan Polri harus menjelaskan alasan menempatkan isu politik identitas seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum. "Menurut saya berlebihan. Kalau tujuannya sebatas mencegah hoax, tak ada masalah. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum polisi menempatkan isu politik identitas seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum." "Misalnya, apa yang dimaksud sebagai politik identitas? Sejak kapan politik identitas menjadi kejahatan? Apa dasar hukum menempatkannya sebagai kejahatan?" ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022). Pertanyaan-pertanyaan itu, kata Fadli, perlu dijawab karena sebagai orang yang belajar ilmu politik dan teori pembangunan, dirinya mengaku diajari bahwa wacana 'ethno-politics', misalnya, justru bagian dari teori kritis. "Dulu dengan alasan pembangunan pemerintah seolah boleh melakukan apa saja terhadap masyarakat lokal, termasuk menggusur mereka dari teritori yang merupakan lingkungan hidup, sosial, kultural dan ekonominya. Tapi praktik itu kemudian dikritik oleh wacana ethno- politics," terangnya. Secara akademis, ungkap Fadli, konsep politik identitas bersifat netral. Dalam banyak kasus, politik-identitas justru digunakan sebagai wacana inklusif untuk membela kelompok termarjinalkan, yang selama ini telah diperlakukan tidak adil oleh negara. Francis Fukuyama menyebutnya sebagai 'isothymia', yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (recognition) serta martabat (dignity). "Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negara secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik-identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi." "Dasar hukum dan dasar akademisnya apa? Sebagai bangsa yang majemuk, kita memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik-identitas secara konseptual jelas salah," tegas Fadli Zon. Sebagai bangsa yang majemuk, Fadli menilai Indonesia memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik-identitas secara konseptual dinilainya sebagai langkah yang salah. Anggota Komisi I DPR itu kemudian menyampaikan dua argumentasi mengapa politik identitas bukanlah ancaman demokrasi. Pertama, ia menilai identitas tidak dapat dipisahkan dari politik. Bahkan semua yang berkaitan dengan politik sebenarnya selalu terkait dengan identitas, baik itu agama, ideologi, ras, dan kelas. Fadli Zon mencontohkan pemilihan kepala daerah yang menurutnya sering kali mempertimbangkan asal daerah, latar belakang agama, bahkan ras. "Kedua, sejak awal saya berpendapat bahwa ancaman keterbelahan kita bukanlah politik-identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial. Inilah yang dipotret oleh Norris dan Inglehart ketika menelusuri penyebab utama lahirnya populisme. Keduanya sepakat bahwa populisme akan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi dan benturan kebudayaan," ujar dia. Dalam konteks Indonesia, menurut Fadli, gesekan antar kelompok di tengah hajatan politik bukanlah berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap persatuan, tapi lebih karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial, politik, hukum dan ekonomi. "Inilah yang menjadi faktor utama keterbelahan politik belakangan ini. Jika pemerintah taat kepada prinsip good governance, clean governance, hukum ditegakkan secara adil, peraturan perundangan disusun dengan melibatkan masyarakat, kebijakan publik tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, saya kira tidak akan muncul gesekan berarti," ujar dia. Di samping itu, Fadli menilai gesekan juga terjadi karena lemahnya pemimpin. "Pemimpin kita tak pernah sabdo pandito ratu, ucapannya tidak menyatu dengan perbuatannya, sehingga menimbulkan public distrust, ketidakpercayaan publik," tuturnya. Lebih jauh, Fadli Zon menilai wacana politik identitas memang telah lama dikampanyekan sedemikian rupa seolah otomatis negatif untuk menekan kelompok politik tertentu. Padahal, menurutnya, selama ini isu politik-identitas selalu memiliki standar ganda dalam dunia politik Indonesia. "Itu sebabnya, kita jangan gegabah dan harus hati-hati dalam mendudukkan apa yang dimaksud dengan politik-identitas. Tanpa argumentasi akademis dan hukum yang memadai, lontaran terkait politik-identitas bisa mencederai proses demokrasi Pemilu 2024. Jangan sampai aparat kita menjadi 'Polisi Demokrasi', yang bisa mendefinisikan persoalan-persoalan demokrasi hanya menurut persepsi sendiri," pungkasnya. Akhiri Polarisasi, Belajar dari Prabowo Subianto Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98) menilai bahwa upaya pencegahan polarisasi dan politik indentitas lewat pembentukan Satgas Nusantara merupakan hal yang positif bagi stabilitas politik dan kualitas Pemilu 2024. "Peristiwa ini tentu positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan Pemilu 2024," kata Koordinator Siaga 98, Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/7/2022). Terkait masalah polarisasi ini, Hasanuddin mengatakan harusnya semua pihak mengambil pelajaran dari sikap yang ditunjukkan Prabowo Subianto setelah kalah dari Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, sikap Prabowo yang memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi untuk mengakhiri polarisasi merupakan contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik Pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara. "Jika semua pihak dapat menarik pelajaran terhadap peristiwa luar biasa paska kekalahan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019, yaitu keputusan bergabungnya Prabowo Subianto dalam Pemerintahan Jokowi sebagai mengakhiri polarisasi, maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya. Meski, ungkap Hasanuddin, sikap Prabowo ini kemudian menuai kritik dari sebagian para pendukungnya pada saat itu, maupun sebagian pihak pendukung Jokowi. Namun, lanjutnya, Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya patutlah diapresiasi. "Tidak ada kasak kusuk, monuver politik, dan politik dua kaki prabowo dalam Kabinet Jokowi. Loyal dan tegak lurus," ujar Hasanuddin. "Dari sikap inilah, kita harus menarik pelajaran bahwa ada optimisme dalam Pemilu 2024, bahwa kenegarawanan elit olitisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas," tandasnya. Lebih jauh, Hasanuddin menyebut bahwa polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik.

Polarisasi dan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Trending

NNC Hype

Komunitas