JAKARTA — Isu ramalan gempa megathrust yang disebut akan terjadi pada 2026 viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Informasi tersebut mencatut nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan menampilkan visual menyerupai pengumuman resmi, sehingga memicu kekhawatiran publik di berbagai daerah di Indonesia. Unggahan yang beredar menyebut seluruh wilayah Indonesia berada dalam ancaman gempa megathrust pada tahun tertentu. Narasi itu diperkuat dengan penggunaan istilah ilmiah, peta wilayah rawan gempa, serta pencantuman logo lembaga resmi agar terlihat meyakinkan. BMKG menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dalam klarifikasinya, BMKG menyatakan hingga saat ini belum ada metode ilmiah yang mampu memprediksi secara pasti waktu terjadinya gempa bumi, termasuk gempa besar di zona megathrust. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa informasi resmi yang dikeluarkan BMKG bersifat peringatan dini setelah gempa terjadi, bukan prediksi sebelum peristiwa berlangsung. Sistem yang dimiliki lembaga tersebut dirancang untuk mendeteksi aktivitas seismik secara cepat dan memberikan peringatan potensi tsunami, bukan meramalkan tanggal atau tahun kejadian gempa. Secara ilmiah, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang melepaskan energi secara tiba-tiba. Indonesia memang berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas seismik tinggi di dunia. Zona megathrust sendiri tersebar di beberapa wilayah, seperti sepanjang pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Zona ini berpotensi memicu gempa besar apabila terjadi pelepasan energi dalam skala signifikan. Namun, potensi tersebut tidak berarti gempa dapat dipastikan terjadi pada waktu tertentu sebagaimana diklaim dalam konten viral. Para ahli kebencanaan hanya dapat melakukan analisis risiko berdasarkan data historis dan pemodelan ilmiah. Analisis tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan untuk menentukan kapan gempa akan terjadi. Fenomena penyebaran hoaks ini menunjukkan bagaimana informasi yang disertai atribut resmi dapat dengan cepat dipercaya masyarakat. Penggunaan logo lembaga dan istilah teknis sering dimanfaatkan untuk membangun kesan kredibel, padahal tidak memiliki dasar ilmiah. BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada kanal resmi lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi terkait kebencanaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Di tengah tingginya potensi gempa di Indonesia, pendekatan yang tepat adalah meningkatkan kesiapsiagaan melalui edukasi mitigasi bencana, bukan menyebarkan prediksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
