BANJARNEGARA, NETRALNEWS.COM - ratusan anggota Aliansi Wargo Hutomo Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari LSM, Ormas, aktivis, grudug gedung DPRD. Kedatangan mereka membawa beberapa tuntutan yang dipertimbangkan selama ini banyak PR atau permasalahan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat. Beberapa tuntutan tersebut antara lain, banyaknya pungli di dunia pendidikan, pencemaran limbah cucian pasir yang sudah puluhan tahun tidak ada tindakan, isu dugaan jual beli jabatan hingga belum adanya penanganan dan perhatian serius yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap para Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Aksi yang sempat ricuh hingga merobohkan pintu gerbang gedung DPRD tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan setelah sekitar 4 jam pembahasan bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua Dewan dan beberapa Kepala OPD. Audensi yang diadakan di dalam gedung rapat Paripurna, yang di ikuti sekitar 30 perwakilan Aliansi Wargo Hutomo, dari beberapa persoalan yang disampaikan, satu dua poin yang menjadi sorotan, selain jual beli Pokir, isu terkait mutasi guru PPPK yang saat ini mulai mendapatkan sorotan tajam. Sehingga AWH mendesak agar Bupati segera menjamin secara tegas. Menurut Ketua AWH Kurnia Dwi Santoso, SE menegaskan, jika surat fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama antara Bupati, Ketua DPRD tidak segera ditindak lanjuti, akan turun menagih janji dengan massa yang lebih banyak. “Setelah tadi kita melakukan audensi bersama Bupati, Wakil Bupati dan Ketua Dewan, ada 8 poin yang sudah di setujui yang akan segera di tindak lanjuti, namun ini baru awal, kita akan kawal surat kesepakatan tersebut sampai benar-benar sudah diselesaikan,” jelas Dwi, Kamis, (1/10/2026). Dalam audiensi tersebut, satu poin penting yang disampaikan secara tajam oleh AWH adalah terkait adanya oknum Dewan yang menjual pokir ke beberapa orang yang menjanjikan dengan sebuah bukti temuan yang begitu fantastis. “Tadi juga sudah kita sampaikan dan mendesak kepada Ketua DPRD untuk menindak secara tegas anggota Dewan yang menjual pokirnya, karena sudah ada beberapa bukti, dan jika memang Ketua DPRD tidak tegas, nanti kita akan melakukan Audensi kembali dengan massa lebih besar,” tegas Dwi. Masih kata Dwi, “Intinya seluruh aspirasi yang sudah di sepakati tidak hanya ditampung, tapi harus di tindak lanjuti, karena selama ini masyarakat Banjarnegara sudah jenuh dan puas dengan janji Pemerintah Daerah,” tambahnya. Meski sempat membakar beberapa ban mobil bekas didepan gedung DPRD, namun usai aksi dan audensi yang selesai sekitar pukul 15.00 WIB, massa langsung membubarkan diri dengan tertib dan damai tanpa merusak fasilitas umum yang ada di sepanjang jalan.
