Sentil DPR dan Pemerintah, Lieus: Pindah Ibu Kota Negara Kayak Pindah Kontrakan Saja

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aktivis sosial politik Lieus Sungkharisma ikut bereaksi keras atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU oleh DPR. “Gawatt..!!! Mau pindah ibukota negara macam mau pindah kontrakan rumah aja,” ujar Lieus dalam keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Jumat (21/1/2022). Lieus mengatakan, dirinya sungguh tidak mengerti dengan pola pikir rezim sekarang yang sibuk memikirkan pemindahan ibu kota negara di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini. Salah satunya, ia menyinggung soal nasib nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Di tengah situasi ekonomi yang sulit, di tengah banyaknya problem yang terjadi di depan mata dan melanda kehidupan rakyat, eh mereka masih bisa-bisanya mikir pindah ibu kota negara," katanya. "Urus dulu nasib jutaan nasabah Asuransi Jiwasraya yang didzolimi oleh manajemen perusahaan BUMN itu,” tegas Lieus. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini memang terkesan tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Sudah bertahun-tahun jutaan nasabah Asuransi Jiwasraya nasibnya terkatung-katung, tapi baik pemerintah maupun DPR tenang-tenang saja. “Seolah tak ada masalah. Padahal jutaan orang sudah terdzolimi,” ungkap Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu. “ Negara ini adalah negara hukum. Negara Pancasila yang berketuhanan yang maha esa. Hukum dan ajaran agama melarang tindakan apapun yang merugikan orang lain. Nah, sebagai perusahaan, Jiwasraya sudah merugikan jutaan konsumen (nasabahnya). Kenapa pemerintah dan DPR diam saja?" ucap dia. Mestinya, sebut Lieus, Presiden dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus yang merugikan rakyat ini. "Tapi faktanya mereka malah membiarkan kasus ini berlarut-larut,” tandasnya. Untuk itu, Lieus berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki semua pihak yang terlibat dalam rencana restrukturisasi Asuransi Jiwasraya tersebut. “Termasuk menyelidiki Ketua TIM Restrukturisasinya, Petinggi pejabat Negara Kementerian BUMN, Petinggi Pejabat OJK, Petinggi Pejabat Kementerian Keuangan dan semua Direksi Jiwasraya,” terangnya. Lieus menyebut, pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan solusi penyelesaian atas kasus Jiwasraya ini. “Sudah tiga tahun nasib nasabah terkatung-katung. Lalu uang mereka mau dipotong 40 persen dan bayarnya dicicil pula. Ini jelas perampokan terhadap rakyat, apapun alasannya,” tegasnya. Kalau persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak seperti kasus Jiwasraya ini sudah selesai, lanjutnya, barulah pemerintah boleh mengajukan program baru. Kebijakan baru. Termasuk memindahkan ibu kota negara ke tempat baru. “Lagian mau pindah ibu kota negara itu gak segampang itu. Tanya dulu pendapat rakyat. Adakan referendum. Siapkan dulu semua infrastruktur pendukungnya,” kata Lieus. Lebih jauh, Lieus mengaku paham mengapa DPR terkesan sangat terburu-buru mengesahkan RUU IKN itu. “Ya agar segera ada payung hukum untuk melaksanakan proyek ambisius itu. Dengan adanya payung hukum berupa UU IKN itu, investor akan mudah dirayu. Sayangnya para anggota DPR itu lupa bertanya pada rakyat yang diwakilinya,” pungkas Lieus.

Sentil DPR dan Pemerintah, Lieus: Pindah Ibu Kota Negara Kayak Pindah Kontrakan Saja

Trending

NNC Hype

Komunitas