JAKARTA - Sebuah video yang menampilkan keluhan warga terkait kesulitan meminjam kendaraan untuk mengirim bantuan logistik tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @https.gandol dan menimbulkan berbagai reaksi dari warganet. Dalam video berdurasi pendek itu, seorang pria menceritakan pengalamannya ketika hendak meminjam mobil kavaleri untuk mengantar logistik bagi korban bencana banjir di wilayah Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pria tersebut mengaku mengalami kesulitan dalam proses peminjaman kendaraan. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan adanya pungutan yang dikenakan saat hendak meminjam kendaraan untuk keperluan kemanusiaan. Dalam video yang beredar, pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya dan rekan-rekan berniat meminjam mobil kavaleri dari Kodim untuk mengantar logistik bantuan ke lokasi terdampak bencana. Namun, niat baik tersebut terkendala oleh permintaan sejumlah uang. Menurut pengakuannya, saat menghubungi pihak Kodim untuk meminjam kendaraan, ia mendapat informasi bahwa dibutuhkan biaya sebesar Rp2 juta. Setelah melakukan negosiasi namun tidak mendapat hasil, ia mencoba menghubungi pihak lain. “Kemarin kami mau antar bantuan ke Brandan. Minta bantuan ke Kodim, mau pinjam mobil kavaleri untuk antar logistik ke sana. Tapi oknum Kodim minta Rp2 juta. Sudah coba negosiasi, tapi tetap tidak bisa,” ucapnya. Pria tersebut kemudian beralih mencari bantuan kendaraan melalui jalur lain yang ia sebut sebagai DPR. Namun, di jalur tersebut ia mengaku juga diminta membayar sejumlah uang senilai Rp1 juta. Upaya negosiasi kembali dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil. “Akhirnya jumpa sama channel lain, DPR. Nah DPR itu minta 1 juta. Minta nego lagi. Tetep gak dapet.” Video tersebut memicu beragam respons dari pengguna media sosial. Banyak warganet yang menyayangkan jika pengakuan dalam video tersebut benar terjadi, mengingat bantuan untuk korban bencana seharusnya dipermudah bukan dipersulit. Sejumlah komentar menyoroti ironi situasi di mana warga yang ingin membantu sesama justru menghadapi hambatan berupa pungutan biaya. Beberapa netizen juga mempertanyakan kebenaran pengakuan tersebut dan berharap ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Mereka menilai perlu ada tindak lanjut untuk memastikan proses distribusi bantuan bencana dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Hingga artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kodim maupun pihak lain yang disebutkan dalam video tersebut. Publik masih menunggu penjelasan untuk memastikan kebenaran pengakuan yang disampaikan dalam video viral tersebut.
