PEKALONGAN - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyebut program Sekolah Rakyat sebagai sarana bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk membangun masa depan sekaligus memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Salah satu pembangunan program tersebut direncanakan di Pekalongan. Agus mengatakan pendidikan berasrama memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) ingin jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru," kata Agus Jabo dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Menurut Agus, proses penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah masing-masing untuk memastikan data dalam DTSEN sesuai dengan kondisi keluarga. Setelah verifikasi selesai, data calon siswa akan dibahas di tingkat kabupaten. Daftar tersebut selanjutnya ditetapkan oleh bupati sebelum disampaikan kepada Menteri Sosial. "Jadi nanti target maksimalnya itu ke depan ini 2.500 siswa (SD, SMP, SMA). Sekarang ini masih kapasitas 1.000-1.500," ujarnya. Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pembelajaran formal, tetapi juga pendidikan karakter dan berbagai fasilitas pendukung bagi siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Agus menilai keberadaan Sekolah Rakyat di Pekalongan akan memberikan manfaat besar karena meskipun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, fasilitas yang disediakan diupayakan berkualitas. "Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-prasarananya dibuat yang sebagus mungkin," kata Agus melanjutkan. Dia mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan akses pendidikan kepada anak. Perbaikan tempat tinggal serta penguatan kondisi ekonomi keluarga juga perlu dilakukan secara bersamaan. "Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi ini pengentasan kemiskinan (dilakukan) secara komprehensif," ucap dia. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sekolah permanen agar lebih banyak daerah dapat mengikuti program tersebut. "Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini," tutur Agus Jabo Priyono. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Pemkab Pekalongan juga menyatakan kesiapannya memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut dapat direalisasikan pada 2027. "Sekolah Rakyat itu di Kedungwuni itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi," ucap Sukirman.
