JAKARTA, NETRALNEWS.COM —Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tautan palsu (link hoaks) yang mengatasnamakan program bantuan sosial (bansos). Penipuan online ini semakin marak di berbagai platform media sosial, terutama menjelang penyaluran bansos tahap akhir tahun 2025. Link palsu tersebut biasanya menawarkan bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, hingga bantuan pendidikan, dengan iming-iming pencairan cepat asalkan penerima mengisi data pribadi di situs yang disebarkan. Modus link palsu bansos di media sosial Modus penipuan ini kerap muncul melalui pesan berantai di WhatsApp, Facebook, dan Telegram, berisi ajakan untuk “cek nama penerima bantuan” dengan tautan mencurigakan. Begitu tautan dibuka, korban diminta mengisi data pribadi seperti NIK, nomor KK, nomor rekening bank, dan alamat lengkap. Data tersebut kemudian disalahgunakan untuk phishing, pencurian identitas, atau akses ke rekening bank korban. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), setidaknya lebih dari 80 situs palsu yang mengklaim sebagai portal resmi bansos telah diblokir sejak awal Oktober 2025. “Kami mendapati pola penipuan dengan tampilan menyerupai situs resmi Kemensos, padahal domainnya bukan dari go.id,” ujar Direktur Jenderal Informasi Publik Kominfo, Usman Kansong, dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025). Ciri-ciri link palsu bansos yang perlu diwaspadai Masyarakat diminta memperhatikan beberapa tanda umum link palsu, di antaranya: 1. Alamat situs tidak resmi, misalnya menggunakan domain .xyz, .my.id, atau .info. 2. Tampilan menyerupai situs pemerintah, namun terdapat banyak iklan atau pop-up mencurigakan. 3. Meminta data sensitif, seperti NIK, nomor rekening, atau password. 4. Menggunakan bahasa tidak baku atau ejaan yang banyak salah. 5. Mendesak penerima untuk segera mengisi data agar “tidak kehilangan kesempatan bantuan” Kemensos menegaskan bahwa verifikasi penerima bansos hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, dan tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan media sosial. Situs resmi untuk cek bansos Untuk menghindari penipuan, masyarakat dapat memeriksa status bantuan hanya melalui situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, informasi terbaru juga tersedia melalui akun resmi media sosial Kemensos di Instagram, X (Twitter), dan Facebook dengan nama @kemensosri. “Kami tidak pernah mengirimkan tautan melalui pesan pribadi atau grup WhatsApp. Semua informasi bansos hanya dipublikasikan melalui kanal resmi,” tegas Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico. Langkah jika sudah terlanjur mengisi data Jika masyarakat sudah terlanjur mengisi data di situs palsu, berikut langkah yang disarankan oleh Kominfo dan OJK Digital: 1. Segera ubah PIN dan password akun keuangan yang mungkin terkait. 2. Laporkan situs atau pesan tersebut ke aduankonten.id milik Kominfo. 3. Blokir akun media sosial yang menyebarkan link tersebut. 4. Hubungi pihak bank untuk memastikan rekening tetap aman dari transaksi mencurigakan. Edukasi digital jadi kunci pencegahan penipuan Ahli keamanan siber Pratama Persadha menyebut bahwa meningkatnya penipuan digital menunjukkan pentingnya literasi digital masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus terbiasa memverifikasi informasi dan tidak mudah tergiur iming-iming bantuan. “Kalau benar-benar program resmi, pasti diumumkan oleh pemerintah dengan kanal yang bisa diverifikasi. Jangan asal klik link, terutama yang beredar dari grup keluarga atau komunitas online,” ujarnya Kesimpulan Fenomena link palsu bansos ini menunjukkan bahwa penipu memanfaatkan momentum pencairan bantuan pemerintah untuk menjebak masyarakat. Kemensos, Kominfo, dan pihak kepolisian terus memantau serta menindak pelaku kejahatan siber terkait. Masyarakat diimbau untuk hanya mengakses situs resmi pemerintah dan tidak membagikan data pribadi kepada pihak mana pun tanpa verifikasi. Tetap waspada, cek kebenaran informasi, dan bantu edukasi orang di sekitar agar tidak menjadi korban penipuan digital. Disarikan dari beberapa sumber.
