JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai dinamika politik menuju Pemilu 2029 akan diwarnai berbagai tantangan, termasuk peluang Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan kepemimpinan dua periode. Dalam perbincangan di podcast Gerak Cerita Politik Harian Kompas, Rabu (25/3), Yunarto juga menyoroti fenomena yang menurutnya kian terasa dalam pemerintahan saat ini, yakni kesulitan masyarakat dalam menyampaikan kritik. “Ada situasi yang sekarang lebih terasa membentur tembok ketika ingin memberikan kritik dibandingkan dengan rezim sebelumnya,” ujar Yunarto. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan era pemerintahan sebelumnya, seperti pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, yang dinilai lebih terbuka terhadap kritik publik. Menurut Yunarto, indikasi tersebut terlihat dari sikap Presiden Prabowo yang cenderung tegas bahkan keras dalam merespons kritik terhadap sejumlah program pemerintah. Dia mencontohkan respons terhadap kritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai defensif. “Responsnya cenderung keras, bahkan ada sindiran terhadap pihak yang mengkritik, disertai pembenaran angka-angka,” katanya. Selain itu, Yunarto juga menyoroti ambisi besar pemerintah dalam merealisasikan berbagai program dalam waktu singkat. Ia menilai langkah tersebut menimbulkan persepsi kepemimpinan yang tergesa-gesa. Ia menyinggung target anggaran besar untuk program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, serta rencana pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa yang dinilai sangat ambisius. “Dalam waktu satu tahun, targetnya terasa sangat besar. Ini belum pernah kita lihat pada presiden sebelumnya,” ujar Yunarto. Menurut dia, kombinasi antara ambisi program dan gaya komunikasi yang tegas memunculkan kesan adanya “tembok” dalam pemerintahan. Hal ini, lanjutnya, dapat berdampak pada meningkatnya kehati-hatian publik dalam menyampaikan kritik. Kendati demikian, Yunarto menilai situasi tersebut lebih dipengaruhi oleh karakter kepemimpinan dibandingkan adanya upaya sistematis untuk membatasi ruang kritik. Ia menambahkan, dinamika ini akan menjadi salah satu variabel penting dalam membaca peta politik menuju Pemilu 2029, termasuk dalam melihat peluang keberlanjutan kepemimpinan nasional.
