JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seloroh “Enak jamanku" untuk menunjuk masa keemasan era Orde Baru sudah bukan hal asing menjadi percakapan sehari-hari masyarakat Indonesia. Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto ternyata pernah disebut-sebut memiliki kebijakan yang cenderung anti islam kerena bertindak represif terhadap kelompok Islam. Sejak awal, Soeharto membangun rezim Orde Baru adalah dengan berlandaskan kekuatan militer. Dalam doktrin militer Indonesia, tidak diperkenankan berkembang prasangka diskriminasi etnik, keyakinan agama, atau rasial. Hal itu akan menghancurkan cohesiveness. Soeharto memegang teguh prinsip ini. Menurut Halim Haji Said, dalam bukunya Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (Mizan, 2016), dijelaskan mengenai bagaimana hubungan militer terhadap kelompok Islam. Soeharto paham bahwa kelompok Islam merupakan kekuatan terbesar di Indonesia. Namun, ia tidak mau mereka mendikte kepemimpinannya. Untuk menandingi kekuatan tersebut, Soeharto membentengi dengan kekuatan militer. Kebijakan ini terus ia jalankan hingga sekitar tahun 1990. Periode selanjutnya, kebijakan Soeharto melunak dan cenderung pro Islam. Tahun 1990, Soeharto memprakarsai pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Disusul tahun 1991, ia naik haji. Namun, sikap politik dan keputusannya sebenarnya tak lepas dari upaya membangun dan memperkuat kekuasaannya. Dalam menjalankan fondasi pemerintahannya, Soeharto pernah mengandalkan kepemimpinan LB. Mordani. Ia mendapat tugas utama mengontrol gerakan Islam. Sesuai mandat Soeharto agar menegakkan Pancasila dan UUD 1945, aliran yang dianggap fundamentalis akan disingkirkan. Tak hanya rakyat Indonesia, aparat militer pun dikontrol, seperti diceritakan Salim Said. Dalam tes pendidikan militer calon perwira, ada satu pertanyaan kunci: “Bila Anda muslim dan mempunyai anak gadis, bersediakah menerima lamaran pemuda non-muslim?” Bila jawabannya “harus seiman,” dipastikan, calon perwira tersebut tidak akan dipromosikan. Peran LB. Moerdani yang begitu besar tak heran bila dipandang sebagai musuh Islam. Menurut Salim Said dalam buku LB Moerdani: Langkah Perjuangan (2005), LB. Moerdani menyanggah, “Kok saya yang dituduh Anti-Islam. Soeharto itu yang anti-Islam.” Mengenai latar belakang kepercayaan Soeharto, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1966, Subchan ZE menyebutkan bahwa Soeharto pada mulanya adalah penganut Islam abangan tulen. Pendapat Subchan senada dengan pendapat Kyai Dahlan yang ditulis Harry Tjan Silalahi (Tengara Orde Baru: Harry Tjan Silalahi, 2004). Di Markas Besar AD, tanggal 24 Januari 1966, dalam rapat menggalang kekuatan anti-komunis, Kyai Dahlan diundang Soeharto. Saat itu ia menyinggung frasa sila pertama Pancasila “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Soeharto menjawab, “Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan Islam abangan lainnya?” Soeharto tidak menghendaki Piagam Jakarta diungkit-ungkit kembali. Sikapnya tegasnya menunjukkan bahwa ia tidak mau kekuatan Islam mendikte arah kepemimpinannya. Protes dan Teror di Masa Orde Baru Tahun 1978, seorang bernama Warman mengaku mewarisi DI/TII Kartosuwirjo. Ia menyuarakan pendiriaan negara Islam dan mengajak pengikutnya berani menggunakan kekerasan. Disusul kemudian, Imran Muhammad Zein pada tahun 1981 mengobarkan revolusi Islam di Cicendo, Jawa Barat. Tanggal 28 Maret 1981, pesawat DC-9 Woyla dibajak oleh lima orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Dengan menyebut dirinya Komando Jihad, mereka menyerang dengan bersenjata senapan mesin dan granat. Aksi mereka berhasil dilumpuhkan tetapi satu kru pesawat dan satu tentara tewas. Aksi teror berikutnya, sebenarnya erat kaitannya dengan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Kecewa atas tindakan milter membunuh sejumlah umat Islam di Tanjung Priok, pada 4 Oktober 1984, dua BCA dibom yaitu BCA, Jalan Pecenongan dan BCA Jalan Gajah Mada, Jakarta. Kasus ini sempat menyeret tokoh-tokoh Petisi 50, seperti H.M. Sanusi, A.M. Fatwa, dan H.R. Dharsono. Teror bom terakhir terjadi di candi Brobudur pada 21 Januari 1985. Dua bersaudara bernama Abdulkadir dan Husein ditangkap dan dinyatakan harus bertanggung-jawab. Di Pengadilan, ia mengaku bahwa tindakan mereka merupakan aksi balas dendam terhadap peristiwa Priok. Represif terhadap Kelompok Islam Selain mendukung larangan para pejabat dan anak sekolah mengenakan jilbab, Soeharto merestui keputusan LB. Moerdani mengganyang kelompok Islam radikal. Puncak represi yang dipimpin LB. Moerdani adalah pada peristiwa Tanjong Priok. Peristiwa itu terjadi pada 12 September 1984. Pasukan TNI memberondong rombongan jemaah Amir Biki dengan peluru tajam. Berdasarkan penelitian John Bresnan (1993), 63 orang terbunuh, dan lebih dari 100 luka-luka berat, serta 171 hilang. Kelompok jemaah Amir Biki dan kawan-kawannya dianggap mengancam asas tunggal Pancasila. Dalam pidato di DPR, 16 Agustus 1982, Soeharto menegaskan, “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi satu-satunya adalah Pancasila.” Di pasca Reformasi, represi militer tersebut kemudian dinyatakan telah terjadi pelanggaran HAM Berat. Sejumlah perwira diadili. Sebagian bebas dan sebagian dihukum antara dua dan tiga tahun. Salah satunya Kapten Sutrisno Mascung, komandan pasukan Regu III Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse)-6 Kodim 0502 Jakarta Utara dinyatakan bersalah dan dihukum tiga tahun.
