JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Hari ini, Jumat (10/12/21) dunia merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Peringatan resmi Hari HAM dimulai sejak tahun 1950. Peristiwa itu terjadi setelah Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Universal Declaration of Human Right, bertempat di Palais de Chaillot, Paris, melalui General Assembly Revolution 217A (III). Dua tahun kemudian muncul rancangan perangko untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh UN Postal Administration pada tahun 1952. Artinya sudah 71 tahun kita merayakan perayaan tersebut. Pertanyaanya, apakah setelah 71 tahun pelanggaran HAM bisa dihapus atau ditekan sekecil-kecilnya? Tampaknya tidak demikian. Ada jalan panjang dan terjel perjuangan penegakan HAM di Indonesia khususnya. Hari HAM merupakan upaya untuk memberikan penghormatan terhadap hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Deklarasi HAM berisi tentang hak yang tidak dapat diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun terkait hak sebagai manusia. Hak hidup sekaligus hak sesuai kodratnya sebagai manusia. Dengan demikian HAM adalah perjuangan memanusiakan manusia. Seperti kita ketahui, setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam setiap hal. Indonesia mengakuinya seperti tersurat dalam Pasal 27-34 dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia. Mengenai perjalanan penegakan HAM di dunia setidaknya melewati banyak kejadian penting. Menukil humanright.com, upaya penagakan HAM muncul muncul pertama di masa Raja Cyrus the Greath, raja Persia Kuno, berhasil menaklukkan kota Babylon pada tahun 539 SM. Kala itu sang raja membebaskan para budak. Raja Cyrus juga membebaskan setiap orang untuk memilih agama sesuai apa yang mereka inginkan. Ia kemudian membangun persamaan ras demi mewujudkan kesetaraan harkat dan martabat manusia. Keputusan Raja Cyrus dituangkan dalam prasasti berbentuk silinder tanah liat dengan bahasa Akkadia kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia. Di dalamnya setidaknya termuat empat artikel pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yakni hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, pengakuan atas kepribadian, dan memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum dan mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana. Dokumen ini menjadi rujukan dalam peristiwa-peristiwa dunia selanjutnya misalnya Piagam Magna Carta (1215), Petisi Hak (1628), Konstitusi AS (1787), Deklarasi Prancis tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (1789), dan US Bill of Right (1791). Lalu bagaimana di Indonesia? Perjalanan penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari sempurna. Sejak dirayakan 71 tahun silam, ternyata ada banyak rangkaian tindakan diduga pelanggaran HAM berat yang terjadi. Sebagian sempat diselesaikan melalui proses pengadilan Ad Hoc, di antaranya kasus Tragedi Tanjung Priok (1984), Tindak Pelanggaran HAM Berat dalam kasus Referendum Timor Timur (1999). Namun masih banyak kasus lain yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian secara legal, di antaranya Tragedi pembunuhan massal yang terjadi tahun 1965-1966, Kerusuhan 12-14 Mei 1998, Rangkaian tindak kekerasan di Papua, dan lain-lain. Ada pula kasus-kasus penegakan HAM yang masih menjadi duri dalam daging negara ini seperti kasus rangkaian penculikan dan orang hilang (1996-1998) hingga pembunuhan Munir (2004). Bahkan, di masa kekinian, penegakan HAM atau memanusiakan manusia tidaklah semulus jalan tol. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa waktu silam menyebut penegakan HAM masih akan mendapatkan banyak tantangan. Sepanjang tahun 2020-2021, pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi proses upaya penyelesaian kasus penegakan HAM karena negara harus memprioritaskan kepentingan kesehatan dan keselamatan publik. Sementara itu, terkait pengaduan masyarakat sepanjang 2020, Komnas HAM menerima pengaduan 2.841 kasus. Dari jumlah aduan tersebut, Kepolisian RI paling banyak diadukan ke Komnas HAM yakni mencapai 758 kasus. Setelah kepolisian, aduan paling banyak diterima Komnas HAM dari masyarakat adalah terkait korporasi sebanyak 455 kasus dan pemerintah daerah sebanyak 276 kasus. "Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887 kasus), dan hak atas rasa aman (179 kasus)," jelas Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Kamis (12/8/2021) silam. Dia mengatakan selama pandemi Covid-19, terdapat perbedaan yang signifikan terlihat pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat pada 2019 dan 2020. Tahun 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi. Konsultasi dengan datang langsung yang pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi, hal ini dikarenakan pembatasan pertemuan tatap muka. Sementara itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via online/surel, dari sebelumya sebanyak 124 surel pada tahun 2019, menjadi sebanyak 320 konsultasi melalui online/surel pada 2020. Adapun, terkait kasus yang ditangani melalui pemantauan dan penyelidikan, di antaranya adalah pembunuhan atas Pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kematian enam orang laskar FPI di wilayah Karawang pada awal Desember 2020, berbagai konflik agraria akibat pembangunan infrastuktur proyek strategis nasional, dan berbagai peristiwa unjuk rasa masyarakat. "Dalam berbagai peristiwa tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI dan para pemangku kepentingan terkait," katanya.
