BANDUNG, NETRALNEWS.COM - Sejumlah warganet di platform X ikut bersuara menyikapi adanya kabar bila Presiden Prabowo bentuk badan intelijen keuangan dipimpin Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan arah dan tujuan pembentukan badan baru itu serta ada juga menyinggung fungsi Badan Intelijen Nasional (BIN) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sebagaimana diketahui, di era kabinet Presiden Prabowo Subianto ada beberapa kementerian yang dipecah. Selain itu, ada juga lembaga negara baru yang dibentuk sehingga membuat posturnya membengkak. Politik akomodasi pasca Pilpres 2024 dinilai sejumlah pihak jadi cara Ketua Umum DPP Gerindra itu memperbanyak struktur di kabinet. Sehingga, pihak yang sempat membantu kemenangan mendapat jabatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Presiden Prabowo bentuk badan intelijen keuangan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Badan baru bentukan Prabowo Subianto ini bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian pengelolaan data, informasi, dan juga intelijen keuangan. "Ngeri juga negara segede nkri seolah-olah yang mumpuni di bidang ekonomi cuman Sri Mulyani," komentar akun X @mncrgknskl mengkritik kebijakan Presdien Prabowo bentuk badan intelijen keuangan itu dikutip Jumat (8/11/2024). "Buat buru recehan dari rakyat atau para cukong ini," cuit akun @hadimaghrib. "Nggak jelas nich. DPR mesti panggil dulu nich, jangan sampe yang kena rakyat biasa tapi konglomerat dan penyelenggara negara nggak kena," kata akun @robbie7302. "Pencetak utang jadi komandan," komentar akun @amelcewaw. "Kebanyakan adhoc. Maksimalkan fungsi dan kewenangan PPATK dong," cuit akun @supergambles. "Sudah berapa jabatan untuk SMI???," kata akun @MelayuS8. "Ada BIN. Ngapain kalau gak bisa dioptimalkan?," komentar akun @vwexcellent. "Gak overlap dengan BPK dan KPK?," sindir akun @SahabathtJ. "Badan inteligent keuangan apa tidak sama dengan KPK Pak? Kan gunanya untuk menyortir keuangan aja agar tidak ada penyelewengan dalam mengalokasikan keuangan apa untuk menghandle dari dalam apa bagaimane ni," cuit akun @kayrdianx. "Boros," kata akun @hengkyPudyo.
