JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyatakan pihaknya mengritik penyelenggaraan ajang balapan mobil Formula E karena menilai program tersebut terkesan dipaksanakan, bukan karena anti. Hal itu dikatakan Rian Ernest dalam diskusi Total Politik yang digelar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (23/1/2022). “Kami tidak pernah anti. Jadi kami tidak pernah anti terhadap orang, anti terhadap program. Yang kami anti adalah tidak ada program yang direncanakan untuk jangka menengka, yang ada dipaksakan,” kata Rian Ernest. Dia menyebut, Formula E saat ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBD dan nominalnya fantastis. Menurut dia, anggaran tersebut dihambur-hamburkan untuk program yang tidak menjadi prioritas. “Menggunakan anggaran dari DKI Jakarta setengah triliun. Meskipun ke belakang, panitia Formula E bilang. ‘Oh enggak ada kok anggara DKI yang keluar’. Faktanya, ada sebesar Rp560 miliar yang sudah keluar, itu bagian dari anggaran DKI Jakarta,” ungkapnya. Rian pun menyinggung permasalahan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta. Dia pun bertanya-tanya, bagaimana program Formula E bisa dilaksanakan, padahal ada dua hal penting yang ditunggu-tunggu warga DKI Jakarta dari setiap gubernurnya, yaitu menyelesaikan permasalahan banjir dan macet. Rian Ernest kembali menegaskan, tidak salah jika Pemprov DKI ingin menggelar Formula E, tapi alangkah lebih baik apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyelesaikan program-program prioritas terlebih dahulu. “Kalau Gubernur Anies fokus ingin mengadakan Formula E dengan anggaran yang mungkin sedang sehat, dan sudah menyelesaikan masalah macet dan banjir, itu bagus. Artinya, prioritas utama sudan diselesaikan, setelah itu silakan bergeser ke prioritas lainnya seperti Formula E,” ujarnya. Menurut Rian, di masa kepemimpinan Anies Baswedan, penanganan macet di Jakarta belum ada perkembangan signifikan. Begitu juga dengan penanganan banjir dan normalisasi sungai belum terealisasi. “Penanganan masalah macet ada perkembangan tidak? Tidak ada. Begitu juga penanganan banjir. Program normalisasi yang sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta tentang normalisasi tidak dilaksanakan, pembebasan lahan tidak dilaksanakan juga,” pungkas Rian Ernest.
.jpg)
